HESTEK.CO.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev) terkait penyerapan APBD 2024, yang dilaksanakan pada Senin (13/1/2025).
Kegiatan ini dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo, Rudy Salahuddin, dan dihadiri oleh para pimpinan kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo, termasuk Pj Wali Kota Gorontalo, Ismail Madjid.
Dalam agenda tersebut, setiap pimpinan daerah diberikan waktu untuk memaparkan realisasi APBD 2024. Selain itu, para pemimpin daerah juga diminta untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi di masing-masing wilayah secara bergilir.
Ketika giliran tiba, Ismail memaparkan realisasi APBD 2024. Ia juga menyampaikan beberapa hal penting. Pertama, kendala dalam penginputan data yang belum sepenuhnya optimal.
“Memang 90 persen data ini belum sepenuhnya terinput. Hari ini kami menghadapi kendala terkait dengan TPKD. Sebagian dari mereka masih belum jelas mengenai nasibnya, sehingga ini memengaruhi penginputan data yang dibutuhkan,” ujar Ismail.
“Namun, kabar baik datang dari realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), yang rata-rata telah mencapai 100 persen. Demikian pula dengan anggaran lainnya seperti APC, non-APC, dan dana fiskal yang menunjukkan hasil positif. Ini adalah bukti komitmen kita untuk memaksimalkan dana yang ada demi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Selanjutnya, Ismail membahas isu infrastruktur jalan Kancil yang sering bermasalah setiap kali hujan.
“Jalan Kancil ini memerlukan pembenahan. Setiap kali hujan, jalan ini sulit dilalui. Kami sudah berkali-kali menyampaikan hal ini kepada Pak Kadis PUPR,” jelasnya.
Meskipun pada tahun 2024 belum ada alokasi anggaran untuk perbaikan, Ismail optimis bahwa pada tahun 2025, alokasi anggaran untuk jalan tersebut dapat direalisasikan.
“Ini merupakan bagian dari jalan provinsi, sehingga memerlukan perhatian yang lebih lanjut,” tambahnya.
Selain infrastruktur, Ismail juga menyinggung program makan bergizi gratis yang masih perlu ditindaklanjuti. Selama ini, program tersebut telah mendapatkan dukungan, namun perlu ada kejelasan lebih lanjut terkait intervensi yang dilakukan di tingkat kabupaten/kota.
“Kami diminta untuk memberikan dukungan, tetapi dukungan ini harus diperjelas. Apakah dari sisi anggaran atau bentuk intervensi lainnya? Dalam evaluasi APBD 2025, kementerian juga telah mempertanyakan kesiapan kota untuk penganggarannya. Meskipun di DTT kami sudah mengalokasikan dana, meski tidak banyak, namun langkah intervensi harus jelas,” ungkap Ismail.
Menutup pemaparannya, Pj Wali Kota menekankan pentingnya sinergi antar pihak dalam menghadapi berbagai persoalan tersebut.
“Tiga hal ini menjadi fokus utama yang perlu segera ditindaklanjuti. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat menyelesaikan masalah ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.