HESTEK.CO.ID – Partai Gerindra Provinsi Gorontalo menegaskan sikap tegasnya terkait dugaan adanya praktik nepotisme dalam pengisian posisi komisaris di Bank SulutGo (BSG).
Juru Bicara DPD Partai Gerindra Gorontalo, Wahidin Ishak, merespons keras isu Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, yang disebut-sebut merekomendasikan menantunya untuk menduduki kursi Komisaris jelang RUPS-LB BSG.
Wahidin mengingatkan jika terbukti, praktik seperti ini akan merusak integritas lembaga perbankan milik daerah dan mencederai kepercayaan publik.
“Posisi penting di lembaga keuangan daerah seperti BSG harus diisi berdasarkan prinsip meritokrasi, bukan berdasarkan kedekatan keluarga atau hubungan pribadi,” kata Wahidin, Selasa (08/04/2025).
Isu nepotisme ini memicu keprihatinan, mengingat BSG merupakan lembaga keuangan yang berfungsi untuk melayani masyarakat dan menjaga kestabilan ekonomi daerah.
Pengisian jabatan strategis di BSG, menurut Wahidin, harus melalui proses seleksi yang transparan dan objektif, dengan mempertimbangkan kompetensi serta rekam jejak profesional kandidat, bukan berdasarkan koneksi atau hubungan kekeluargaan.
“Bank daerah seperti BSG bukanlah tempat untuk bagi-bagi jabatan kepada keluarga atau relasi pribadi. Jika praktik semacam ini terus dibiarkan, maka kepercayaan publik akan terganggu, dan dampaknya bisa jauh lebih besar. Tidak hanya merusak citra BSG, tapi juga pemerintah daerah secara keseluruhan,” tegas Wahidin.
Gerindra, melalui Wahidin, menyatakan akan terus mengawal isu ini serta memastikan bahwa pengisian jabatan strategis di pemerintahan hingga BUMD dilakukan secara adil dan profesional, tanpa ada intervensi pribadi atau kelompok tertentu.
Wahidin juga menegaskan bahwa partainya akan mendesak pihak-pihak terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Dalam Negeri, hingga DPRD Provinsi Gorontalo, untuk bertindak cepat dalam menelusuri dan mengevaluasi proses penunjukan pejabat di BSG.
“Proses seleksi harus dilakukan secara terbuka. Rekam jejak, kompetensi, serta integritas calon harus jelas dan transparan. Jika ada indikasi bahwa jabatan tersebut diberikan atas dasar hubungan keluarga atau intervensi pihak tertentu, maka penunjukan tersebut harus dibatalkan tanpa kompromi,” beber Wahidin.
Diakhir pernyataannya Wahidin menegaskan bahwa Gerindra Gorontalo akan terus mengawasi dan memastikan bahwa tidak ada lagi praktik nepotisme dalam proses pengisian jabatan strategis khususnya di Provinsi Gorontalo.
“Kami akan tetap memperjuangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari kepentingan pribadi,” tandasnya.
