HESTEK.CO.ID — Atmosfer politik di Kabupaten Gorontalo mendadak menghangat seiring berembusnya isu miring yang menerpa puncak menara eksekutif.
Pasangan kepala daerah, Bupati Sofyan Puhi dan Wakil Bupati Tony S. Junus, kini diterpa rumor miring mengenai keretakan hubungan alias “pecah kongsi” dalam menjalankan roda pemerintahan.
Rumor keretakan ini mulai berhulu dari kasak-kusuk di media sosial hingga warung kopi.
Spekulasi liar menyebutkan adanya riak-riak kecil yang dipicu oleh isu pembagian porsi kebijakan daerah hingga perbedaan penafsiran arah pembangunan di antara kedua kubu pendukung.
Namun, benarkah faksi “Limboto 1” dan “Limboto 2” sedang tidak sejalan? Ataukah ini sekadar riak musiman yang sengaja diembuskan oleh lawan politik luar untuk menggoyang stabilitas birokrasi?
Guna meredam bola liar tersebut, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi secara terbuka memberikan penegasan yang sangat soft namun menohok.
Dalam sebuah agenda pertemuan resmi bersama jajaran birokrasi, dirinya menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, ego sektoral dan dualisme komando tidak akan diberi ruang.
“Pembangunan di Kabupaten Gorontalo hanya ada satu visi dan misi, yaitu visi-misi Bupati dan Wakil Bupati. Tidak ada visi-misi dari kepala dinas, badan, bagian, camat, lurah, hingga kepala desa,” tegas Sofyan Puhi, mengutip beberapa media daring.
Pernyataan ini sengaja dikeluarkan secara halus untuk mengunci pergerakan isu miring di luar sana.
Sofyan menginginkan seluruh jajaran pemerintahan, dari tingkat atas hingga bawah, tetap fokus bekerja tegak lurus melayani masyarakat tanpa harus terpengaruh oleh isu-isu keretakan yang sengaja diembuskan pihak luar.
Jika melihat realitas di lapangan, isu “pecah kongsi” ini memang tampak kontradiktif dengan jalannya roda pemerintahan.
Sinergi antara Sofyan Puhi dan Tony Junus justru terlihat sangat solid dalam mengeksekusi program-program kerakyatan.
Salah satunya tercermin lewat peluncuran program Pasar Murah Bersubsidi yang sukses digelar secara masif di 19 kecamatan demi menjaga stabilitas pangan warga.
Tidak hanya itu, secara administratif, duet ini juga membuktikan profesionalismenya dengan berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk yang ke-16 kalinya secara berturut-turut.
Sebuah capaian tata kelola keuangan yang mustahil diraih jika internal pimpinan daerah sedang dilanda konflik internal yang akut.
Seorang sumber dari lingkaran dekat Pemkab Gorontalo yang meminta namanya tidak disebutkan, ikut memperkuat situasi kondusif tersebut.
Menurutnya, hubungan kedua tokoh sejauh ini berjalan sangat profesional di koridornya masing-masing.
“Secara formal kerja sama beliau berdua sangat cair. Isu pecah kongsi itu kan biasa diembuskan oleh pihak-pihak yang mungkin punya ekspektasi berbeda. Kalau di dalam kantor, Pak Bupati dan Pak Wabup selalu berbagi tugas dengan porsi yang saling mendukung,” ungkap sumber tersebut.
Pada akhirnya, riak politik berupa isu pecah kongsi adalah fenomena klasik dalam sistem pemerintahan di Indonesia pasca-pilkada langsung.
Namun, bagi Kabupaten Gorontalo, ketegasan komunikasi Sofyan Puhi dan pembagian peran yang proporsional bersama Tony Junus menjadi bukti bahwa fokus utama mereka hari ini adalah menuntaskan janji kampanye, bukan terjebak dalam drama politik praktis.
