HESTEK.CO.ID – Bone Bolango mulai membedah potensi ekonominya secara lebih serius. Pemerintah daerah tidak ingin komoditas dan produk lokal hanya tercatat sebagai potensi, tetapi harus mampu berkembang menjadi sumber nilai tambah dan penggerak ekonomi masyarakat.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) I Penelitian Komoditas, Produk, dan Jenis Usaha (KPJU) Unggulan 2026 yang digelar Bappeda Litbang Bone Bolango bersama Bank Indonesia dan Pusat Kajian Kebijakan Perekonomian (PUSKAPPEK) di Ruang Rapat Bappeda Bone Bolango, Selasa (29/9/2026).
Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo, mengatakan kajian KPJU diarahkan untuk menemukan sektor yang tidak hanya memiliki potensi, tetapi juga mempunyai daya saing, pasar dan peluang pengembangan.
“Kita tidak hanya ingin mengetahui apa yang kita miliki, tetapi menentukan apa yang dapat kita kembangkan,” ujarnya.
Menurut Sri Mulyani, mengetahui potensi daerah hanyalah tahap awal. Pemerintah perlu menentukan komoditas, produk dan jenis usaha yang memiliki prospek sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan arah pengembangan ekonomi.
Hasil kajian tersebut nantinya diharapkan menjadi salah satu rujukan perencanaan ekonomi daerah, termasuk dalam mendorong pertumbuhan UMKM, membuka lapangan kerja, menarik investasi dan memperkuat aktivitas ekonomi lokal.
Namun, pengembangan ekonomi tidak bisa dilakukan secara terpisah antar-sektor. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UMKM harus ditempatkan dalam satu rantai ekonomi.
“Yang kita perlukan adalah keterhubungan antara produksi, pengolahan, pasar, pembiayaan, investasi, SDM, teknologi, dan kelembagaan,” tegasnya.
Keterhubungan tersebut menjadi penting karena besarnya produksi belum otomatis memberikan nilai ekonomi yang besar bagi daerah.
Produk lokal harus memiliki jalur yang jelas, mulai dari bahan baku, pengolahan, pengemasan, pemasaran hingga pembiayaan dan pengembangan usaha. Dengan begitu, komoditas tidak berhenti dijual sebagai bahan mentah.
Pemerintah berharap proses tersebut dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar sekaligus memperluas manfaat ekonomi yang tinggal di Bone Bolango.
Untuk menghasilkan pemetaan yang lebih akurat, kajian KPJU melibatkan berbagai pihak. Bank Indonesia memberikan dukungan melalui data dan kajian ekonomi, sementara PUSKAPPEK berperan dalam analisis.
OPD teknis juga dilibatkan untuk menyediakan data sektoral dan informasi program pengembangan. DPMPTSP memberikan perspektif terkait investasi dan kemudahan berusaha, perbankan berkaitan dengan pembiayaan, sementara pelaku UMKM dan koperasi membawa gambaran mengenai kondisi usaha di lapangan.
“Hasil kajian akan semakin kuat apabila dibangun dari data, pengalaman lapangan, dan perspektif lintas sektor,” ujar Sri Mulyani.
Ia menjelaskan, kajian KPJU akan diarahkan melalui empat tahapan. Tahap pertama berupa identifikasi untuk memetakan komoditas, produk dan jenis usaha yang memiliki potensi.
Tahap kedua adalah penentuan prioritas. Hasil pemetaan nantinya digunakan sebagai referensi untuk menentukan sektor dan usaha yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan ekonomi daerah.
Tahap berikutnya adalah integrasi. Pada tahap ini, program antar-OPD dan pemangku kepentingan didorong agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Tahap terakhir adalah implementasi, yakni memastikan hasil kajian tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang dapat dirasakan pelaku ekonomi.
“Kami berharap FGD ini tidak berhenti pada penetapan bobot dan pemetaan potensi, tetapi menjadi langkah awal untuk membangun ekosistem ekonomi lokal Bone Bolango yang semakin produktif, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tutupnya.
