HESTEK.CO.ID – Polemik keterlambatan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Gorontalo kian panas.
Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Usira, menilai pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Sugondo Makmur yang menyebut keterlambatan pembahasan KUA-PPAS sebagai hal wajar adalah bentuk sikap yang tidak tepat.
“Tidak wajar dong, masa hal yang wajar. Ini dokumen adalah pondasi dari hajat rakyat. Imbas keterlambatan pembahasannya pasti ke pemerintah daerah,” tegas Zulfikar kepada wartawan, Rabu (5/11/2025).
Zulfikar menilai keterlambatan ini menunjukkan lemahnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif.
Ia menegaskan bahwa KUA-PPAS bukan sekadar dokumen administratif, melainkan dasar perencanaan pembangunan daerah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Zulfikar juga menanggapi pernyataan Sekda Sugondo yang menyebut dirinya tidak menerima telepon dari anggota DPRD terkait pembahasan anggaran.
Menurut Politisi Golkar itu, pernyataan tersebut tidak berdasar dan justru menimbulkan kesan negatif terhadap lembaga DPRD.
“Kita tahu mekanisme, kita tahu aturan. Kalau beliau menyampaikan ada yang bicara anggaran lewat telepon, siapa orangnya? Apalagi beliau bilang tidak menerima telepon, tapi kemudian membuat pernyataan seperti itu,” ujar Zulfikar.
Ia menambahkan, DPRD selama ini telah berupaya menjaga komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah.
“Kalau kita merasa memiliki terhadap daerah ini, mari sama-sama kita bangun komunikasi. Saya mau sampaikan, bagaimana mungkin kita mau bahas KUA-PPAS lewat telepon, sementara bundelnya setebal ini,” tandasnya.
