HESTEK.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus mematangkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Hotel El Madinah, Kota Gorontalo, Kamis (9/4/2026).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo, dalam paparannya menyampaikan bahwa proses penyusunan RKPD dilakukan secara berjenjang mulai dari Musrenbang desa dan kelurahan, kecamatan, hingga forum perangkat daerah (SKPD) dan Musrenbang tingkat kabupaten.
“Tercatat sebanyak 160 desa dan 5 kelurahan serta 18 kecamatan telah terlibat dalam penjaringan usulan pembangunan,” ungkap Sri Mulyani di hadapan Bupati Bone Bolango dan seluruh peserta Musrenbang.
Ia menegaskan Musrenbang menjadi forum strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, setiap usulan yang masuk telah melalui proses verifikasi agar benar-benar tepat sasaran.
“Musrenbang ini menjadi wadah strategis untuk menyinergikan kebutuhan masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah. Kami memastikan setiap usulan yang masuk melalui proses verifikasi yang ketat agar tepat sasaran,” ujarnya.
Sri Mulyani menjelaskan, penyusunan RKPD dilakukan melalui pendekatan bottom-up dan top-down. Aspirasi masyarakat yang dihimpun dari bawah akan diselaraskan dengan program prioritas pemerintah daerah serta pokok-pokok pikiran DPRD.
Ia menambahkan, seluruh usulan diverifikasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sistem perencanaan nasional berbasis digital, guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan.
“Seluruh usulan tersebut diverifikasi melalui sistem perencanaan nasional berbasis digital, yakni SIPD, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan,” jelasnya.
Rangkaian Musrenbang RKPD 2027 telah dimulai sejak Desember 2025 dan mencapai puncaknya pada Musrenbang tingkat kabupaten yang digelar pada 9–12 Maret 2026. Tahapan selanjutnya adalah penyempurnaan dokumen hingga penetapan RKPD melalui peraturan kepala daerah.
Selain itu, Sri Mulyani juga menekankan pentingnya inovasi daerah sebagai salah satu indikator pendukung pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Ia mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih aktif menghadirkan inovasi dalam program kerja.
“Kami mendorong seluruh OPD untuk lebih aktif menghadirkan inovasi. Ini penting agar pembangunan tidak hanya berjalan rutin, tetapi juga mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat secara lebih adaptif,” tambahnya.
Melalui proses tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berharap RKPD Tahun 2027 dapat menjadi dokumen perencanaan yang responsif, terarah, serta mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
