HESTEK.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mulai mematangkan persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027. Lebih dari 100 desa diproyeksikan mengikuti pesta demokrasi tingkat desa tersebut.
Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, mengatakan persiapan harus dilakukan sejak 2026, terutama menyangkut regulasi, pembentukan tim pelaksana, hingga kesiapan anggaran.
Menurutnya, Pemkab Bone Bolango menargetkan Pilkades Serentak dapat digelar sekitar Juni 2027. Karena itu, seluruh regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan ditargetkan selesai tahun ini.
“Jadi tadi kita membahas ada tiga hal, pertama terkait persiapan Pilkades serentak, kedua penataan batas-batas desa, dan ketiga persiapan pemekaran desa. Semua itu kita dudukkan sesuai regulasi yang berlaku,” ujar Iwan saat diwawancarai, Kamis (6/8/2026).
Ia menjelaskan, langkah awal yang harus diselesaikan adalah penyesuaian Peraturan Daerah tentang Desa serta Peraturan Bupati yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan Pilkades.
“Yang pertama harus kita siapkan adalah regulasi. Kita akan melakukan penyesuaian Peraturan Daerah tentang Desa, kemudian Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan Pilkades. Tahun ini seluruh regulasi itu harus sudah siap,” jelasnya.
Setelah regulasi rampung, pemerintah daerah akan melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa dan masyarakat. Tahapan sosialisasi direncanakan berlangsung mulai akhir 2026 hingga awal 2027 sebelum memasuki tahapan Pilkades.
Pemkab Bone Bolango juga akan membentuk tim khusus untuk mengawal seluruh rangkaian pelaksanaan Pilkades Serentak. Tim tersebut akan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan dan mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi muncul di lapangan.
Dari sisi anggaran, Iwan mengakui kemampuan fiskal daerah masih terbatas. Untuk 2026, anggaran yang tersedia baru diarahkan untuk mendukung tahapan sosialisasi dan persiapan awal.
Namun, pemerintah daerah akan mengupayakan kebutuhan anggaran Pilkades secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Untuk tahun ini anggaran kita masih terbatas pada kegiatan sosialisasi. Mudah-mudahan kemampuan fiskal daerah semakin baik sehingga kebutuhan anggaran Pilkades bisa kita penuhi secara efektif dan efisien,” katanya.
Iwan menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menghambat target pemerintah untuk memastikan seluruh desa memiliki kepala desa definitif pada 2027.
“Yang pasti, desa-desa ini wajib memiliki kepala desa definitif pada tahun 2027,” pungkasnya.
