HESTEK.CO.ID – Etika menjadi isu utama dalam Pemilu tahun 2024. Hal itu merupakan bentuk atau bukti peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Demikian disampaikan Anggota DKPP RI, Ratna Dewi Pettalolo, dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, Sabtu (7/9/2024).
“Isu yang paling kencang pada Pemilu dan Pilkada tahun 2024 adalah soal etika dan moral. Jadi memang terjadi pergeseran isu,” kata Ratna Dewi Pettalolo.
Sedangkan Pemilu 2019, kata Dewi, isu yang menguat terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta banyaknya penyelenggara Pemilu yang meninggal dunia. Pada Pilkada tahun 2020, isu utama yang mengemuka adalah Covid-19.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako (Untad) itu menuturkan, etika adalah hal yang sangat fundamental atau mendasar. Pandangannya, tahun 2024 ini merupakan tahun darurat etika termasuk bagi penyelenggara Pemilu.
Ratna Dewi menambahkan jumlah aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) hampir mencapai 500 aduan sepanjang Januari – Agustus 2024. Jumlah tersebut naik signifikan dibandingkan tahun 2023 sebanyak kurang lebih 485 aduan.
“Ternyata bukan hanya terkait Pemilu saja, termasuk juga etika Pemilu yang lebih luas mulai dari regulasi, penyelenggara negara, termasuk di dalamnya lembaga negaranya. Oleh karenanya bisa dikatakan tahun 2024 ini bisa dikatakan darurat etika,” bebernya.
Ratna Dewi menegaskan anggapan DKPP sebagai ‘malaikat pencabut nyawa’ penyelenggara Pemilu adalah keliru. Justru DKPP berada di garis terdepan dalam menjaga marwah penyelenggara Pemilu.
“Karena diluar banyak yang mencari-cari kesalahan (penyelenggara Pemilu), maka DKPP berada di garda terdepan menjaga marwah penyelenggara Pemilu,” tegasnya.
