GORONTALO ternyata tidak hanya sedang mengalami musim kemarau. Sekarang ada satu musim lagi yang mulai terasa panas: musim isu politik.
Lucunya, Pilgub masih jauh, tetapi sebagian orang sudah berlari seolah-olah besok pagi pendaftaran calon dibuka. Belum ada pertandingan, pemain sudah dipasangkan. Belum ada peluit, strategi sudah disusun.
Belum masuk stadion, suporter sudah ribut menentukan siapa kapten dan siapa yang harus duduk di bangku cadangan.
Yang lebih menarik, hubungan Gusnar–Idah pun ikut dijadikan bahan permainan.
Ada yang membaca gestur. Ada yang menghitung jarak duduk. Ada yang mengamati siapa hadir di mana. Bahkan mungkin sebentar lagi cara bersalaman pun dianalisis sebagai sinyal politik.
Kalau begini caranya, pemerintahan bisa kalah sibuk dengan para penafsir politik.
Sedikit berbeda pendapat disebut retak. Tidak terlihat bersama disebut renggang. Tidak tersenyum di depan kamera disebut pecah kongsi.
Kalau ukuran soliditas pemerintahan hanya foto bersama, mungkin yang dibutuhkan bukan evaluasi pemerintahan, tetapi fotografer tambahan.
Padahal, Gusnar dan Idah dipilih rakyat bukan untuk setiap hari membuktikan bahwa mereka akur di depan kamera.
Mereka dipilih untuk bekerja. Dan di situlah persoalan sebenarnya. Tugas mereka belum selesai.
Masih ada program yang harus dituntaskan. Masih ada janji yang harus dibuktikan. Masih ada persoalan rakyat yang tidak peduli siapa nanti berpasangan dengan siapa pada Pilgub.
Rakyat tidak bangun pagi lalu bertanya: “Gusnar–Idah masih akur atau tidak?”
Rakyat lebih mungkin bertanya: “Kapan pekerjaan saya dapat?”, “Kapan ekonomi membaik?”, “Kapan pelayanan pemerintah lebih cepat?”, “Kapan pembangunan yang dijanjikan selesai?” Itulah pertanyaan rakyat.
Bukan pertanyaan para pemain politik yang terlalu cepat masuk ke babak berikutnya.
Wacana Adhan Dambea–Idah Syahidah tentu sah sebagai bagian dari dinamika politik. Tidak ada yang melarang orang bermimpi tentang pasangan politik.
Tetapi jangan karena terlalu rajin bermimpi, pemerintahan hari ini ikut dijadikan panggung untuk pertandingan yang belum dimulai. Ini yang perlu diingat.
Jabatan pemerintahan bukan ruang pemanasan menuju Pilgub. Mandat rakyat bukan tiket untuk buru-buru melakukan manuver politik.
Dan kantor pemerintahan bukan ruang tunggu bagi mereka yang sedang sibuk menghitung peluang elektoral.
Kalau semua gerakan pejabat dibaca sebagai kode Pilgub, lama-lama rapat membahas APBD dianggap rapat koalisi. Kunjungan kerja disebut safari politik. Bertemu kepala daerah disebut lobi. Ngopi dengan tokoh masyarakat disebut penjajakan pasangan.
Kalau terus begini, mungkin besok-besok rapat membahas harga beras pun dituduh sedang membahas survei elektabilitas. Ini sudah terlalu jauh.
Politik memang penting. Tetapi rakyat tidak hidup dari politik saja. Dapur tidak menyala karena survei. Anak sekolah tidak mendapat buku karena baliho. Petani tidak panen lebih banyak karena deklarasi.
Dan pengangguran tidak otomatis mendapat pekerjaan hanya karena elite sudah menemukan pasangan politik yang dianggap ideal.
Karena itu, kepada semua pihak yang terlalu bersemangat, ada baiknya tarik napas dulu.
Tidak semua isu harus digoreng. Tidak semua perbedaan harus dicurigai. Tidak semua gerakan harus diberi label politik.
Dan tidak semua orang harus dipaksa masuk arena Pilgub sebelum waktunya. Jangan tambah-tambah urusan (tambrus).
Jangan karena terlalu bernafsu memenangkan pertandingan 2027, pekerjaan 2026 malah terlupakan.
Sebab ada ironi yang sangat lucu kalau sampai terjadi: Program pemerintah belum selesai, tetapi program politik sudah tuntas.
Baliho sudah siap. Narasi sudah siap. Pasangan sudah disimulasikan. Tim sudah bergerak. Tetapi rakyat masih menunggu hasil.
Kalau sampai seperti itu, yang perlu dipertanyakan bukan siapa pasangan Pilgubnya.
Yang perlu ditanyakan: Siapa sebenarnya yang sedang dilayani, Rakyat atau ambisi politik?.
Gusnar–Idah sendiri tidak perlu panik menghadapi setiap isu. Biarkan saja para penafsir politik menafsirkan. Biarkan para pemburu momentum berburu.
Biarkan para penghitung peluang menghitung. Sebab pemerintah tidak perlu memenangkan semua perdebatan di media sosial.
Pemerintah cukup memenangkan kepercayaan rakyat melalui pekerjaan nyata.
Satu program selesai lebih berharga daripada seribu klarifikasi.
Satu kebijakan yang dirasakan rakyat lebih kuat daripada seribu pernyataan.
Satu pembangunan yang benar-benar dinikmati masyarakat lebih bermakna daripada seribu baliho.
Karena pada akhirnya, rakyat bukan juri lomba siapa paling pintar membuat isu.
Rakyat adalah penerima manfaat sekaligus pemberi rapor. Mereka akan melihat siapa yang bekerja.
Mereka akan mengingat siapa yang hadir. Mereka akan merasakan siapa yang memberikan hasil.
Dan ketika waktunya tiba, rakyat juga yang akan menentukan siapa yang layak dipercaya lagi.
Jadi, kepada semua pihak yang sudah terlalu jauh berlari mengejar Pilgub: Pelan-pelan. Jangan mendahului kalender.
Jangan memaksa pemerintahan masuk ke dalam pertarungan politik yang belum waktunya.
Dan yang paling penting, jangan sampai karena terlalu sibuk memikirkan siapa berpasangan dengan siapa, kita lupa bahwa masih banyak rakyat yang menunggu apa yang dikerjakan pemerintah untuk mereka.
Pilgub masih bisa menunggu. Kursi politik tidak akan kabur. Tetapi waktu pemerintahan terus berjalan. Mandat rakyat juga punya batas.
Karena itu, biarkan Gusnar–Idah bekerja sampai tugasnya selesai. Kalau nanti waktunya politik tiba, silakan bertarung.
Tetapi hari ini, jangan rebut panggung dari rakyat hanya untuk memainkan drama politik yang belum tentu menjadi kenyataan.
Sebab pemerintahan bukan sinetron. Tidak perlu setiap episode dibuatkan konflik agar menarik ditonton. Rakyat tidak membutuhkan drama Gusnar–Idah.
Rakyat membutuhkan hasil. Dan kalau masih ada yang belum selesai, maka jawabannya sederhana: Kerjakan dulu. Pilgub belakangan.
