HESTEK.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus memperkuat komitmen dalam menjamin keamanan pangan bagi masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui silaturahmi dan rapat koordinasi Program Kabupaten/Kota Pangan Aman (KPPA) Tahun 2026 bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia di Ruang Rapat Sekda Bone Bolango, Rabu (10/6/2026).
Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO) BPOM, Agus Yudi Prayudana, mengatakan Program Kabupaten/Kota Pangan Aman kini menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Menurutnya, program tersebut perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJMD, sehingga keamanan pangan dapat menjadi bagian dari indikator kinerja pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah memiliki peran sebagai orkestrator keamanan pangan. Program Kabupaten/Kota Pangan Aman mendorong integrasi pengawasan di seluruh rantai pangan guna menjamin standar keamanan pangan sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting,” ujar Agus.
Ia menjelaskan, pengawasan dalam Program KPPA mencakup seluruh rantai pangan. Mulai dari Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), Pangan Segar Asal Hewan (PSAH), Pangan Segar Asal Ikan (PSAI), Pangan Olahan Siap Saji (POSS), hingga Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).
Lima Aspek Menjadi Penilaian
Agus menjelaskan, penilaian Program KPPA dilakukan melalui lima aspek utama. Pertama, komitmen pemerintah daerah terhadap regulasi dan dukungan pimpinan daerah.
Kedua, aspek perencanaan dan penganggaran, kemudian pelaksanaan pengawasan di lapangan, monitoring dan evaluasi, serta inovasi daerah dalam menjamin keamanan pangan masyarakat.
Ia menegaskan, penilaian KPPA tidak semestinya dipandang hanya sebagai pemenuhan administrasi atau kompetisi antardaerah.
“Evaluasi KPPA bukan sekadar kompetisi administratif. Ini adalah fondasi perlindungan kesehatan masyarakat dari hulu hingga hilir. Keamanan pangan adalah hak masyarakat dan menjadi kewajiban daerah untuk memastikannya,” tegas Agus.
Berdasarkan data BPOM, sebanyak 439 kabupaten/kota atau sekitar 85,4 persen daerah di Indonesia telah bergerak maju dalam pelaksanaan program tersebut.
Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat komitmen dan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan Program Kabupaten/Kota Pangan Aman dapat berjalan secara optimal.
Pemkab Siap Perkuat Kolaborasi
Sementara itu, Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, menyambut baik kunjungan Direktur PMPUPO BPOM tersebut.
Menurut Iwan, kehadiran BPOM memberikan penguatan sekaligus motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk membangun sistem keamanan pangan yang lebih terintegrasi.
Ia menegaskan, keamanan pangan tidak dapat dibebankan hanya kepada satu perangkat daerah. Persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai sektor, mulai dari pemerintah, pelaku usaha hingga masyarakat.
“Saya yakin kehadiran Bapak Direktur PMPUPO BPOM dapat memberikan penguatan bagi daerah dalam membangun sistem keamanan pangan yang lebih kuat. Ini bukan hanya tugas dinas terkait, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pihak karena pangan aman merupakan hak masyarakat yang wajib diwujudkan oleh pemerintah daerah,” ujar Iwan.
Iwan menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango siap memperkuat aspek administrasi, koordinasi, serta sinergi lintas sektor untuk mendukung keberhasilan Program Kabupaten/Kota Pangan Aman.
Dengan penguatan tersebut, program keamanan pangan diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan indikator penilaian, tetapi benar-benar mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan pencegahan stunting di Bone Bolango.
