HESTEK.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi. Penguatan dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Implementasi Manajemen Risiko Indeks (MRI) Tahun 2026.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat sistem pengendalian internal, membangun budaya integritas, serta menjadikan manajemen risiko sebagai bagian dari budaya kerja organisasi.
Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, saat membuka kegiatan di Hotel Dumhil, Kota Gorontalo, Selasa (30/6/2026), menegaskan bahwa IEPK dan MRI tidak boleh dipandang sebatas instrumen penilaian administratif.
Menurutnya, kedua indikator tersebut merupakan gambaran kualitas tata kelola pemerintahan yang harus dibangun secara bersama oleh seluruh perangkat daerah.
“Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi dan Manajemen Risiko Indeks merupakan parameter penting yang memberikan kontribusi besar terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. Ini menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah daerah,” ujar Iwan.
Iwan mengakui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Terlebih, adanya sejumlah parameter baru dalam penilaian dapat memengaruhi capaian maturitas SPIP pemerintah daerah.
Meski demikian, ia meminta seluruh jajaran tidak menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan untuk berhenti melakukan pembenahan.
“Yang sudah baik harus kita jaga dan rawat. Jangan sampai capaian yang berhasil kita tingkatkan selama 2024 dan 2025 justru mengalami penurunan. Semua indikator yang sudah membaik harus dipertahankan bahkan ditingkatkan,” tegasnya.
Menurut Iwan, sejumlah indikator reformasi birokrasi di Bone Bolango menunjukkan perkembangan positif. Indeks Reformasi Birokrasi disebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, sementara Indeks Akuntabilitas Kinerja juga terus diarahkan menuju capaian yang lebih tinggi.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta serius menindaklanjuti berbagai agenda evaluasi dan pelaporan, termasuk evaluasi akuntabilitas kinerja, indeks digitalisasi pemerintahan, serta evaluasi kelembagaan.
Kepala OPD Diminta Pahami Risiko
Iwan menekankan bahwa pengendalian korupsi dan manajemen risiko bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat.
Seluruh pimpinan perangkat daerah memiliki tanggung jawab dalam memastikan potensi risiko pada program dan kegiatan dapat diidentifikasi serta dikendalikan sejak awal.
“Pimpinan perangkat daerah adalah pemilik risiko. Karena itu, kepala OPD, sekretaris, hingga pengelola program harus memiliki pemahaman yang sama tentang risiko, strategi mitigasi, dan langkah-langkah pengendalian yang harus dilakukan,” tekannya.
Ia meminta setiap perangkat daerah memastikan program dan kegiatan memiliki identifikasi risiko serta langkah mitigasi yang jelas.
Selain itu, fungsi pengendalian internal harus diperkuat, kepatuhan terhadap regulasi ditingkatkan, dan program pencegahan korupsi yang terintegrasi dengan SPIP harus didukung secara maksimal.
Di tengah keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi, Iwan juga meminta jajaran pemerintah daerah tetap menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Di tengah efisiensi dan keterbatasan anggaran, kita tetap harus berbuat yang terbaik. Kita harus terus menjaga apa yang sudah baik dan membenahi apa yang masih perlu diperbaiki,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh upaya penguatan tata kelola tersebut pada akhirnya harus bermuara pada terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan publik secara lebih baik.
Iwan turut menyampaikan apresiasi kepada perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo yang memberikan pendampingan kepada jajaran Pemkab Bone Bolango.
Ia optimistis pendampingan yang berkelanjutan, disertai komitmen seluruh perangkat daerah, dapat memperkuat budaya integritas sekaligus meningkatkan efektivitas pengendalian risiko dan pencegahan korupsi.
Dengan demikian, tata kelola pemerintahan di Bone Bolango diharapkan semakin transparan dan akuntabel, sementara pelayanan publik dapat terus ditingkatkan meski pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan fiskal.
