HESTEK.CO.ID — Wacana penataan daerah pemilihan (Dapil) Boalemo-Pohuwato DPRD Provinsi (Deprov) Gorontalo untuk Pemilu 2029 mulai mendapat perhatian.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat pimpinan dan anggota Komisi I Deprov Gorontalo, yang dihadiri ketua-ketua fraksi, KPU, Bawaslu serta Kesbangpol Provinsi Gorontalo.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, saat memimpin rapat itu meminta setiap perubahan komposisi dapil dilakukan secara objektif dan transparan, dengan menjadikan data serta keadilan representasi sebagai dasar utama.
Politisi Nasdem itu menegaskan, pembahasan mengenai dapil harus dimulai dari data, bukan dari kesimpulan politik.
Ridwan menilai, perubahan dapil bukan sekadar persoalan teknis pemilu. Desain dapil akan menentukan bagaimana suara masyarakat diterjemahkan menjadi keterwakilan politik di lembaga legislatif.
Karena itu, setiap alternatif penataan dinilai harus dapat diuji berdasarkan data, bukan dibangun dari asumsi mengenai wilayah atau kekuatan politik tertentu.
“Kita jangan memulai pembahasan dari siapa yang diuntungkan atau siapa yang dirugikan. Kita mulai dari data,” ujar Ridwan.
Menurutnya, KPU perlu menjelaskan secara terbuka data yang menjadi dasar setiap alternatif penataan dapil, termasuk jumlah penduduk, jumlah kursi, persebaran masyarakat, kesetaraan nilai suara serta dampaknya terhadap keterwakilan masing-masing wilayah.
Ridwan juga meminta agar tersedia beberapa alternatif penataan sehingga setiap pilihan dapat dibandingkan secara objektif.
“Kalau ada alternatif A, B atau C, kita harus mengetahui apa dasar masing-masing alternatif dan mengapa satu alternatif lebih baik dibandingkan yang lain. Jangan sampai keputusan dibangun berdasarkan asumsi,” ujarnya.
Ridwan menegaskan, penataan dapil tidak boleh berubah menjadi arena pertarungan kepentingan elektoral.
“Kita tidak sedang membahas siapa yang akan mendapatkan kursi. Kita sedang membahas bagaimana sistem representasi rakyat bekerja secara adil,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penting di tengah pembahasan kemungkinan perubahan komposisi Dapil Boalemo–Pohuwato.
Ridwan meminta setiap perubahan nantinya memiliki argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, terutama menyangkut kesetaraan nilai suara dan keterwakilan masyarakat.
Ia juga mendorong agar proses penataan dapil memberikan ruang partisipasi yang memadai bagi DPRD dan masyarakat sejak awal, bukan setelah keputusan mendekati tahap final.
Menurut Ridwan, keterlibatan daerah diperlukan agar setiap perubahan dapil dapat diuji secara terbuka berdasarkan prinsip keadilan, proporsionalitas dan keterwakilan.
“Kami membutuhkan ruang untuk memberikan pandangan sejak awal proses penataan dapil. Masyarakat juga harus mempunyai kesempatan untuk menyampaikan aspirasi berdasarkan data dan kondisi objektif wilayahnya,” ujarnya.
Rapat tersebut kemudian mengarah pada kebutuhan DPRD memperoleh data dan simulasi penataan dapil dari KPU Provinsi Gorontalo.
Data dan simulasi tersebut akan menjadi bahan bagi DPRD untuk membandingkan setiap kemungkinan desain dapil sebelum menentukan sikap kelembagaan.
Ridwan menegaskan, prinsip yang harus dijaga adalah kepentingan rakyat.
“Kalau prinsipnya adalah keadilan representasi, maka pembahasan jumlah kursi dan desain dapil akan berada pada jalur yang benar,” pungkasnya.
