Scroll untuk baca artikel
Example 240x600
Example floating
Example floating
Liputan KhususNews

Ridwan Monoarfa Minta Pemprov Gorontalo Evaluasi Dampak Pembangunan

REDAKSI
118
×

Ridwan Monoarfa Minta Pemprov Gorontalo Evaluasi Dampak Pembangunan

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua Deprov Gorontalo, Ridwan Monoarfa. Foto Dok Hestek.co.id

HESTEK.CO.ID — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Provinsi Gorontalo harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembangunan daerah.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua I DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Jumat (5/12/2025).

Ridwan menyoroti lonjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kini mencapai Rp1,7 triliun dari sebelumnya hanya sekitar Rp500 miliar.

Baca Juga:  Terpilih Aklamasi, Ramdan Liputo Nakhodai KNPI Limboto

Meski signifikan, ia menilai peningkatan anggaran tidak otomatis menunjukkan keberhasilan pembangunan.

“Ukuran kemajuan itu sebenarnya terlihat dari pertumbuhan PAD dan PDRB, karena di sana indikator produktivitasnya. Banyak anggaran masuk ke Gorontalo, tetapi berapa yang benar-benar tinggal dan memberi dampak? Itu harus kita analisis,” tegasnya.

Baca Juga:  Hari Kedua Reses di Yilantala, Umar Karim Tampung Aspirasi Air Bersih hingga Bantuan Peternakan

Menurut Ridwan, kesejahteraan masyarakat hanya bisa dicapai jika daerah mampu memperkuat pendapatan asli, memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung kemajuan jangka panjang. Pendidikan menjadi perhatian utama yang harus terus diperkuat.

Baca Juga:  Aleg Deprov Ramdan Liputo Dukung Pengurangan Personel Protokoler Kepala Daerah

“Kemajuan manusia itu ditentukan kualitas SDM-nya. Kita ingin melihat lapisan lulusan SMA hingga perguruan tinggi semakin tebal. Itu fondasi masa depan Gorontalo,” ujarnya.

Ridwan mengapresiasi fokus Gubernur terhadap pengembangan SDM dan berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD semakin solid guna memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan.