HESTEK.CO.ID — Polemik Bimbingan Teknis (Bimtek) Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Gorontalo di tengah semangat instruksi efisiensi memasuki babak baru.
Pengurus PMII Rayon Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Gorontalo, resmi menyampaikan pengaduan terkait kegiatan tersebut kepada Inspektorat Kabupaten Gorontalo.
Pengaduan mendesak Inspektorat melakukan telaah penggunaan anggaran pelaksanaan Bimtek DWP, khususnya di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah daerah.
Ketua PMII Rayon FEBI UIN Gorontalo, Ahmad Fadhil Basir mengatakan, sorotan terhadap kegiatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan Bimtek, tetapi juga menyangkut kepatutan penggunaan anggaran, khususnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
Menurutnya, kegiatan yang menggunakan APBD harus memiliki dasar kebutuhan dan manfaat yang jelas, terlebih ketika pemerintah daerah tengah mendorong efisiensi belanja.
“Penggunaan anggaran daerah harus dilihat bukan hanya dari sisi administrasi, tetapi juga urgensi, kepatutan dan efektivitasnya, apalagi ini dilaksanakan di tengah instruksi efisiensi anggaran Bupati Sofyan Puhi,” kata Ahmad, Rabu (02/09/2026).
Ia menilai kebijakan efisiensi seharusnya menjadi pertimbangan dalam setiap perencanaan kegiatan pemerintah daerah. Karena itu, pelaksanaan Bimtek DWP di luar daerah dinilai wajar dipertanyakan, terutama terkait alasan pemilihan lokasi dan beban anggaran yang timbul dari kegiatan tersebut.
Ahmad juga menyoroti aspek moral dalam penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, ketika pemerintah meminta perangkat daerah melakukan efisiensi, penggunaan APBD harus semakin selektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Efisiensi anggaran bukan hanya soal mengurangi belanja, tetapi juga bagaimana pemerintah menentukan prioritas dan memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memiliki manfaat,” ujarnya.
Sorotan tersebut secara langsung mengarah kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Gorontalo, yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
DP3A dinilai perlu memberikan penjelasan mengenai dasar kegiatan, perencanaan anggaran, tujuan pelaksanaan Bimtek di luar daerah, serta manfaat yang hendak dicapai dari kegiatan tersebut.
Ahmad juga mendesak Bupati Gorontalo Sofyan Puhi memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Ia meminta kebijakan efisiensi yang telah dicanangkan diterapkan secara konsisten dalam penggunaan APBD oleh seluruh organisasi perangkat daerah.
“Kami meminta Bupati Gorontalo Sofyan Puhi memastikan kebijakan efisiensi benar-benar diterapkan. Jangan sampai efisiensi hanya menjadi kebijakan, sementara penggunaan anggaran untuk kegiatan tertentu masih menimbulkan pertanyaan publik,” imbuhnya.
Menurut Ahmad, pengaduan yang disampaikannya bukan dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum dilakukan pemeriksaan. Namun, laporan tersebut diharapkan dapat membuka secara terang bagaimana kegiatan direncanakan dan dibiayai.
Sementara itu, Inspektorat Kabupaten Gorontalo sebelumnya menyatakan bahwa pengaduan dengan data dan identitas pelapor merupakan bagian dari mekanisme penanganan pengaduan.
Kini, dengan telah disampaikannya pengaduan tersebut, substansi persoalan berada pada proses sesuai mekanisme yang berlaku.
Di sisi lain, DP3A Kabupaten Gorontalo hingga kini belum memberikan penjelasan kepada media terkait sorotan terhadap pelaksanaan Bimtek DWP dan penggunaan anggarannya.
Publik masih menunggu penjelasan mengenai dasar pelaksanaan kegiatan di luar daerah, anggaran yang digunakan, serta alasan kegiatan tersebut tetap dilaksanakan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
