HESTEK.CO.ID — Polemik kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Ketua dan Anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Gorontalo di luar daerah semakin mendapatkan perhatian publik.
Sorotan kembali mengarah kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Gorontalo, yang disebut memiliki keterkaitan dengan penggunaan anggaran kegiatan tersebut.
Upaya konfirmasi telah dilakukan sejak Senin (24/8/2026), untuk memperoleh penjelasan mengenai mekanisme penganggaran, dasar pelaksanaan kegiatan, jumlah peserta, hingga besaran anggaran yang digunakan.
Namun hingga berita ini diterbitkan, Kepala DP3A Kabupaten Gorontalo Zescamelya Uno, belum memberikan penjelasan kepada awak media terkait persoalan tersebut.
Sikap tertutup tersebut kemudian mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Salah satunya aktivis muda Gorontalo, Moh. Andi Taufik.
Andi menyebut, DP3A tidak seharusnya menghindari pertanyaan publik, terutama jika OPD tersebut memiliki peran dalam fasilitasi maupun penggunaan anggaran untuk kegiatan DWP.
“Ini bukan lagi soal kegiatan Bimtek. Pertanyaannya sekarang anggaran itu berasal dari mana, melalui mekanisme apa, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap penggunaannya?” ujar Andi Taufik.
Ia menilai, setiap penggunaan anggaran pemerintah harus dapat dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat dan media.
Apalagi, kata dia, kegiatan tersebut berlangsung di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sebelumnya telah menjadi instruksi Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi.
“Kalau memang anggarannya sesuai aturan, disusun melalui mekanisme yang benar, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan, seharusnya tidak ada alasan untuk menutup diri dari konfirmasi media,” tegas Andi.
Ia menilai, diamnya pihak yang memiliki kewenangan memberikan penjelasan justru berpotensi memunculkan spekulasi buruk di tengah masyarakat.
Karena itu, Andi meminta Pemerintah Kabupaten Gorontalo tidak membiarkan polemik tersebut berlarut-larut tanpa penjelasan yang jelas.
“DP3A harus menjelaskan posisinya. Apakah hanya sebagai OPD mitra, fasilitator kegiatan, atau memang anggaran Bimtek tersebut melekat dan digunakan melalui DP3A. Ini harus terang,” imbuhnya.
Menurut Andi, kejelasan tersebut penting untuk mengetahui pihak yang memiliki tanggung jawab administratif maupun substantif atas pelaksanaan kegiatan.
Ia juga mendorong agar dokumen-dokumen terkait kegiatan tersebut dapat diperiksa apabila terdapat pertanyaan mengenai kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan.
Sebelumnya, Inspektorat Kabupaten Gorontalo melalui Inspektur, Sri Dewi R. Nani, menyatakan tidak akan memberikan pembenaran maupun menyalahkan pihak tertentu sebelum melakukan pemeriksaan atas polemik tersebut.
Inspektorat juga telah membuka ruang untuk melakukan telaah terhadap dokumen dan pelaksanaan kegiatan apabila terdapat hal-hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Bagi Andi, langkah tersebut seharusnya menjadi momentum untuk membuka seluruh informasi terkait Bimtek DWP, termasuk peran DP3A dalam proses penganggaran dan pelaksanaannya.
“Jangan sampai publik hanya mengetahui ada kegiatan puluhan orang ke luar daerah, tetapi tidak pernah mendapatkan penjelasan yang utuh mengenai bagaimana kegiatan itu direncanakan dan dibiayai,” ketusnya.
Ia menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata untuk mencari kesalahan pihak tertentu. Namun keterbukaan diperlukan agar tidak muncul pertanyaan mengenai pengelolaan anggaran publik.
“Kalau semuanya sesuai prosedur, buka saja datanya. Jelaskan kepada publik. Dengan begitu, polemik ini bisa dijawab secara objektif,” pungkas Andi.
