HESTEK.CO.ID – Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Usira, menyoroti ketidakhadiran Direktur Utama RSUD MM Dunda Limboto dalam kegiatan Apel Kendaraan Dinas (Kendis) yang digelar Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Senin (15/4/2025).
Apel tersebut diikuti oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta kendaraan dinas yang mereka gunakan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan penertiban dan penggunaan fasilitas negara dilakukan secara tertib dan sesuai aturan.
Namun, absennya Dirut RSUD MM Dunda Limboto, Alaluddin Lapananda, menarik perhatian sejumlah pihak, termasuk Ketua DPRD. Dalam keterangannya kepada awak media, Zulfikar menyayangkan sikap tidak kooperatif dari pimpinan rumah sakit daerah tersebut.
“Ini kegiatan resmi yang diinisiasi oleh pemerintah daerah. Apel Kendis ini penting untuk menegaskan komitmen bersama dalam menjaga aset negara. Ketidakhadiran Dirut RSUD MM Dunda tentu menjadi catatan bagi kami,” kata Zulfikar, Senin (14/04/2025).
Ia menambahkan, sebagai pejabat publik, seharusnya semua pimpinan OPD termasuk Dirut RSUD MM Dunda Limboto menunjukkan tanggung jawab dan kedisiplinan, terutama dalam kegiatan yang bersifat akuntabilitas publik.
“Jangan kemudian mentang-mentang BLUD lantas kemudian menyepelekan hal-hal lain. Kami periksa kemarin hanya mobil direkturnya ada, tapi orangnya tidak ada,” ujarnya.
Zulfikar menuturkan, RSUD MM Dunda Limboto saat ini baik dalam pelayanan maupun kinerja pimpinannya banyak mendapatkan sorotan negatif dari publik. Atas hal itu ia berencana akan berkomunikasi dengan Bupati Gorontalo dalam hal perbaikan RSUD MM Dunda Limboto secara menyeluruh.
“Saya menekankan adanya perbaikan, dari Direktur sampai struktur di bawahnya. Saya banyak sekali menerima laporan terkait rumah sakit ini. Kemarin saya di demo minta Direkturnya di ganti, lagi-lagi terkait pelayanan,” tegas Zulfikar.
Politisi Golkar itu memastikan evaluasi terhadap kinerja Direktur RSUD MM Dunda Limboto akan segera diusulkan ke Pemerintah Kabupaten Gorontalo oleh DPRD sebagai fungsi pengawasan.
“Kita akan lihat, kalau memang kemudian harus di ganti (Direktur_red) karna banyaknya laporan masyarakat tentang pelayanannya dan kerja-kerjanya, ya kami akan sampaikan kepada pemerintah daerah, sebagai fungsi pengawasan kami di DPRD,” tandasnya.
