HESTEK.CO.ID – Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo yang diperluas kembali digelar, Kamis (15/1/2026). Sejumlah isu strategis menjadi sorotan, mulai dari penegakan hukum pertambangan hingga persoalan lahan Bandara Djalaluddin Gorontalo.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo turut hadir dalam rapat yang dipimpin langsung Gubernur Gorontalo bersama Wakil Gubernur. Forum tersebut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Agenda pertama rapat membahas kesiapan Satuan Tugas Penegakan Hukum Terpadu Pertambangan. Pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi antarinstansi dalam pengawasan dan penindakan aktivitas pertambangan, khususnya yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus Mohamad Thomas Mopili, menekankan pentingnya dukungan regulasi yang jelas serta pembagian kewenangan yang tegas agar penegakan hukum di sektor pertambangan dapat berjalan efektif dan berkeadilan.
Tak hanya itu, rapat Forkopimda diperluas juga menyinggung persoalan lahan Bandara Djalaluddin Gorontalo. Isu ini menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan pengembangan infrastruktur strategis dan konektivitas wilayah.
Dalam forum tersebut, Ketua DPRD mendorong penyelesaian persoalan lahan bandara secara komprehensif dan transparan, dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain membahas dua isu utama tersebut, rapat Forkopimda diperluas juga dimanfaatkan sebagai forum konsolidasi pimpinan daerah dalam menjaga stabilitas keamanan dan memastikan kelancaran pelaksanaan program strategis pemerintah daerah.
Kehadiran Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dalam forum tersebut menegaskan komitmen DPRD untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh unsur Forkopimda dalam mendorong penegakan hukum dan percepatan pembangunan daerah.
