Share :
HESTEK.CO.ID – Wakil Bupati Gorontalo, Hendra Hemeto mengamuk pada pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Kamis (14/12/2023).
Aksi mengamuknya sang wakil bupati itu, terekam dalam sebuah video yang kini telah beredar luas di media sosial.
Dalam video yang berdurasi 3 menit itu, Hendra Hemeto tampak tidak menerima pelantikan tersebut dilaksanakan. Penolakan dilakukan Hendra karena dirinya mengaku tak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
“Selama ini saya diam. Apakah saya diam itu sudah keputusan. Jangan begitu. Ngoni tunda dulu (Pelantikan pejabat struktural,” kata Hendra dengan nada tegas.
Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo yang hadir saat itu menimpal pernyataan Wabup Hendra Hemeto. Menurut Nelson, pelaksanaan pelantikan pejabat struktural sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.
“Nanti Pak Sekda, Bapperjakat silahkan melaporkan ke beliau (Hendra Hemeto). Tapi, keputusan sudah jalan,” tandas Nelson.
Mendengar pernyataan itu, Hendra langsung berkata dengan nada yang tinggi bahwa dirinya tak pernah mau mengganggu keputusan. Dirinya hanya mau pelantikan pejabat struktural ditunda.
“Di tunda dulu ini. Tunda,” kata Hendra.
Hendra Hemeto merasa kecewa tidak dilibatkan dalam perumusan proses pelantikan pejabat di Kabupaten Gorontalo. Menurutnya, sekurang-kurangnya Bupati harus melakukan koordinasi dengan Wakil Bupati.
“Jangankan koordinasi, bahkan undangan pun dikirimkan nanti saat kegiatan sudah mau dimulai,” ucap Hendra ketika diwawancarai sejumlah awak media.
Hendra menegaskan, Bupati Gorontalo menjalankan pemerintahan tanpa pedoman etika birokrasi. Selama satu periode kepemimpinan, sebut Hendra, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo cenderung mengabaikan peran-peran dirinya sebagai Wakil Bupati Gorontalo.
“Di dalam pemerintahan itu satu paket, Bupati dan Wabup, bukan Sekda atau asisten, selama ini Nelson mengabaikan eksistensi Wakil Bupati,” terang Hendra.
Lebih jauh, Hendra menegaskan dirinya tidak pernah mempermasalahkan siapa yang diangkat menjadi pejabat. Hanya saja, tindakan Bupati Gorontalo yang tidak melakukan koordinasi dengannya, menurutnya, sudah keterlaluan.
Hendra juga menyoroti tindakan sejumlah pejabat di Pemkab Gorontalo yang disebutnya gila jabatan. Pasalnya, sejumlah pejabat itu juga sama tidak mengerti etika birokrasi.
“Ini kejadian berulang, selalu mengangap saya tidak ada, sehingga apa yang terjadi hari ini adalah akumulasi dari kejadian-kejadian sebelumnya. Ingat, NDH itu ada karena ada saya juga di dalamnya, bukan hanya Nelson,” tegasnya.
Ia juga menyayangkan tidak adanya koordinasi dengan dirinya.
“Selama ini eksistensi wabup diabaikan dan selama ini saya masih diam walaupun dianggap tidak ada, prosedur dari pengangkatan pejabat selama ini selalu berdasarkan aturan tetapi ini harus ada etika, harus ada koordinasi, apakah hanya dikoordinasikan dengan Bupati saja,” tandasnya.
(hsk/rls/and)
