HESTEK.CO.ID – Kerusakan jalan yang semakin parah akibat proyek pembangunan yang terbengkalai di Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, terus menuai sorotan dan keresahan dari warga setempat.
Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pentadio Barat, Fardi Naway, turut angkat bicara mengenai kondisi ini. Ia menilai durasi pengerjaan proyek yang sangat lama dan tidak masuk akal menjadi indikasi adanya permasalahan serius yang perlu segera diusut.
“Kami melihat ada ketidaksesuaian yang sangat mencolok antara waktu yang dialokasikan dengan progres di lapangan. Proyek ini sudah berjalan bertahun-tahun, tetapi hasilnya masih jauh dari harapan. Ini sangat merugikan masyarakat,” ujar Fardi Naway, Kamis (08/08/2025).
Menurut informasi proyek jalan tersebut dibiayai menggunakan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2023. Namun realisasi fisiknya baru dimulai pada tahun 2024 dan hingga kini tak kunjung rampung.
Ironisnya, proyek tersebut kini mangkrak tanpa kejelasan. Bahkan, hingga saat ini tak ada tanda-tanda akan kembali dilanjutkan, dan kontraktornya pun dikabarkan menghilang tanpa kabar.
Fardi menambahkan kondisi jalan yang rusak tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari warga, tetapi juga berdampak signifikan terhadap perekonomian desa. Akses transportasi yang sulit menyebabkan biaya angkut barang meningkat, yang pada akhirnya membebani masyarakat.
“Ini bukan sekadar jalan, ini adalah urat nadi ekonomi warga. Jalan ini menghubungkan desa dengan pasar tempat warga menjual hasil kebun, dan juga menjadi akses utama menuju destinasi wisata andalan daerah, Pentadio Resort,” imbuh Fardi.
Ia pun meminta Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk tidak menutup mata dan segera mengambil langkah tegas.
“Kami berharap Pemda jangan hanya diam. Ini proyek yang menjadi tanggung jawab mereka. Segera selesaikan dan buka informasi secara transparan kepada publik,” tegasnya.
Selain kerusakan fisik, Fardi juga menyoroti minimnya informasi dan transparansi terkait proyek ini. Ia mendesak agar pemerintah daerah memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai alasan keterlambatan dan siapa yang bertanggung jawab atas mangkraknya proyek tersebut.
“Masyarakat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai muncul kesan bahwa masalah ini sengaja ditutupi,” tandasnya.
