Scroll untuk baca artikel
Example 240x600
Example floating
Example floating
Liputan Khusus

Thomas Mopili Tegaskan Komitmen Kawal Aspirasi Mahasiswa Hingga ke Pemerintah Pusat

REDAKSI
265
×

Thomas Mopili Tegaskan Komitmen Kawal Aspirasi Mahasiswa Hingga ke Pemerintah Pusat

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus Thomas Mopili, berbicara di hadapan mahasiswa. FOTO DOK SETWAN

HESTEK.CO.ID – Ketua DPRD Provinsi (Deprov) Gorontalo, Thomas Mopili, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi mahasiswa hingga ke tingkat pemerintahan pusat.

Hal itu disampaikannya dihadapan mahasiswa dalam aksi demonstrasi jilid II yang digelar Aliansi Merah Maron di Bundaran Saronde, Senin (01/09/2025).

Thomas bersama Gubernur Gorontalo, Wagub, dan Kapolda Gorontalo, juga turut didampingi jajaran anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam suasana terbuka, mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan melalui orasi mahasiswa.

Baca Juga:  Irwan Hunawa: Bantuan Mobil Sampah Ringankan Persoalan Kota Gorontalo

“Tidak ada ruang bagi pejabat di Gorontalo untuk menutup diri dari kritik dan aspirasi masyarakat, khususnya mahasiswa,” kata Thomas Mopili.

Sejumlah tuntutan mahasiswa disampaikan, yakni mendesak Gubernur Gorontalo meneruskan aspirasi pemberhentian menteri bermasalah serta pencopotan wakil menteri yang rangkap jabatan kepada Presiden RI.

Baca Juga:  Pansus Sawit Deprov Gorontalo Gagal Temui Pengurus Koperasi Palma Mandiri Sejahtera

Meminta DPRD Provinsi Gorontalo mengonsolidasikan partai politik untuk memperjuangkan aspirasi mahasiswa di DPR RI, serta meminta fasilitasi dialog langsung antara mahasiswa dan DPR RI.

Tuntutan lain yakni menolak kebijakan yang dianggap membatasi kebebasan dan membebani rakyat, seperti pengaturan dana pensiun, pemotongan anggaran transfer ke daerah (APBD), pemangkasan dana pendidikan, serta pembahasan RUU Polri dan RKUHAP yang dinilai kontroversial.

Baca Juga:  Pimpin Apel Korpri, Ini Pesan Sherman Moridu

Berikutnya mendesak evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri. Menuntut transparansi pengawasan DPRD terhadap isu lingkungan, termasuk membuka hasil kerja Pansus Pertambangan kepada publik.

Aksi berlangsung damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Kehadiran langsung para pejabat daerah di tengah massa aksi menuai sorotan positif, menunjukkan terbukanya ruang dialog antara mahasiswa dan pemerintah.