HESTEK.CO.ID – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo Tahun 2025 menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo guna membahas secara mendalam dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2025.
Rapat berlangsung di Ruang Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (31/3/2026).
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Pansus menyampaikan berbagai pandangan kritis, masukan, serta pertanyaan strategis terhadap capaian dan pelaksanaan program pembangunan daerah di berbagai sektor.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menyoroti isu kesehatan, khususnya penanganan stunting yang dinilai masih menjadi persoalan serius. Ridwan mempertanyakan perkembangan tren angka stunting di Gorontalo, peluang mencapai nol stunting pada tahun 2026, serta kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam upaya menurunkannya.
Selain sektor kesehatan, Ridwan juga menyinggung dunia pendidikan, terutama terkait penerapan program link and match antara lulusan SMA/SMK dengan kebutuhan dunia kerja. Ia mempertanyakan sejauh mana lulusan dapat terserap, serta apakah tersedia data akurat mengenai tingkat serapan tenaga kerja. Ridwan turut menyoroti tantangan digitalisasi pendidikan, termasuk pemanfaatan gadget oleh siswa yang dinilai belum sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan belajar.
Di sektor pertanian, Ridwan meminta evaluasi terhadap efektivitas bantuan dan subsidi pemerintah. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus benar-benar memberi dampak pada kesejahteraan petani, bukan justru dimanfaatkan pihak lain.
Sementara itu, anggota Pansus Mey Camaru menekankan pentingnya evaluasi hasil LKPPD sebagai pijakan dalam perencanaan anggaran tahun 2027, khususnya pada program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia mendorong peningkatan alokasi anggaran agar program yang menyentuh kebutuhan masyarakat dapat berjalan maksimal.
Mey juga menegaskan pentingnya percepatan penerbitan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), serta peran strategis Bappeda dalam memastikan sinkronisasi program lintas OPD.
Anggota Pansus lainnya, Fadli Hasan, menyoroti sektor pertanian dan kesehatan. Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat terkait penyerapan gabah oleh Bulog yang dinilai berdampak pada peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Namun menurutnya, kebijakan tersebut belum dirasakan pada komoditas jagung yang masih bergantung pada perantara.
Pada sektor kesehatan, Fadli menyoroti keterbatasan dan distribusi dokter spesialis. Ia menilai perlu adanya kebijakan strategis untuk mempertahankan tenaga medis, termasuk melalui skema beasiswa daerah dengan ikatan dinas.
Syarifudin Bano turut menyoroti daya saing produk pertanian lokal yang dinilai masih kalah dibandingkan produk dari luar daerah. Ia mendorong peningkatan kualitas produksi, pemanfaatan teknologi pertanian modern, serta perlindungan terhadap petani dan peternak lokal dalam menghadapi persaingan pasar.
Ia juga menekankan pentingnya peran pendidikan dalam mendukung kebutuhan industri daerah melalui program link and match yang lebih konkret dan terukur.
Sementara itu, Limonu Hippy mengangkat isu optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai evaluasi OPD tidak cukup hanya melihat serapan anggaran, namun harus memperhatikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Ia mencontohkan pengelolaan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang menurutnya belum maksimal dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara potensi pendapatan dan realisasi yang masuk ke kas daerah. Limonu juga mendorong adanya regulasi terkait standar tarif serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan aset daerah.
Rapat kerja Pansus LKPJ ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi yang komprehensif sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo, sekaligus menjadi dasar perbaikan kebijakan dan arah perencanaan pembangunan ke depan, terutama dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.
