HESTEK.CO.ID – Antrean kendaraan kembali memadati sejumlah SPBU di wilayah Provinsi Gorontalo. Barisan kendaraan bahkan mengular hingga bahu jalan, mengganggu arus lalu lintas dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM).
Situasi tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan distribusi BBM di Provinsi Gorontalo.
Koordinator BEM Provinsi Gorontalo, Erlin Adam, secara khusus mempertanyakan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Penertiban Penyaluran BBM serta LPG yang dibentuk Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Menurut Erlin, keberadaan Satgas semestinya dapat memberikan dampak yang terlihat di lapangan. Namun, antrean panjang yang terus berulang dinilai menunjukkan masih adanya persoalan yang belum terurai.
“Keberadaan Satgas BBM yang dibentuk Gubernur Gusnar ini patut dikritisi. Di atas kertas tim ini ada, tetapi di lapangan antrean kendaraan tetap mengular setiap hari. Lantas apa yang sebenarnya diawasi dan ditertibkan?” tegas Erlin Adam, Senin (14/9/2026).
Ia menilai pemerintah perlu membuka kepada publik sejauh mana Satgas telah menjalankan fungsi pengawasan, termasuk hasil pemeriksaan maupun langkah penertiban yang telah dilakukan.
BEM Provinsi Gorontalo, kata Erlin, juga menyoroti dugaan adanya praktik pelangsiran dan kemungkinan penyimpangan dalam rantai distribusi BBM bersubsidi.
Namun, Erlin meminta persoalan tersebut dibuktikan melalui pengawasan dan penindakan yang terukur, bukan sekadar menjadi isu yang berulang di tengah masyarakat.
“Persoalannya bukan hanya antrean. Pemerintah harus bisa menjelaskan apakah ada persoalan distribusi, pengawasan di SPBU, atau faktor lain yang menyebabkan kondisi ini terus terjadi,” ujarnya.
BEM kemudian mendorong Pemprov Gorontalo melakukan evaluasi terbuka terhadap kinerja Satgas.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengetahui apakah pembentukan tim telah menghasilkan tindakan konkret atau masih sebatas koordinasi administratif.
Menurutnya ada tiga hal yang menjadi sorotan BEM. Pertama, pemerintah diminta menyampaikan hasil pengawasan Satgas secara transparan, termasuk tindakan yang telah dilakukan terhadap temuan di lapangan.
“Kedua, apabila dalam proses pengawasan ditemukan pelanggaran, kami meminta penindakan dilakukan sesuai ketentuan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pihak yang terbukti melanggar aturan distribusi BBM bersubsidi,” imbuhnya.
“Ketiga, pemerintah diminta menghadirkan solusi yang dapat dirasakan langsung masyarakat, terutama untuk mengurai antrean dan memastikan distribusi BBM berjalan lebih tertib,” sambungnya.
Erlin menegaskan BEM Provinsi Gorontalo akan terus memantau persoalan tersebut. Jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah, pihaknya menyatakan siap melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah berikutnya.
Baginya, persoalan antrean BBM tidak seharusnya terus menjadi pemandangan rutin masyarakat. Kehadiran Satgas harus dapat dibuktikan melalui kerja pengawasan dan penertiban yang memberikan dampak nyata di lapangan.
Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu menjelaskan kepada publik apa yang sudah dilakukan Satgas, apa hasilnya, serta langkah apa yang akan ditempuh untuk memastikan persoalan antrean BBM tidak terus berulang.
