HESTEK.CO.ID — DPRD Provinsi Gorontalo mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-106 DPRD Provinsi Gorontalo dengan agenda Pembicaraan Tingkat I terhadap Ranperda APBD 2027, Senin (14/9/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimuddin, dan dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama jajaran Pemerintah Provinsi Gorontalo serta anggota DPRD.
Dalam paripurna tersebut, Gubernur Gusnar Ismail menyampaikan penjelasan Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2027, sekaligus menyerahkan dokumen tersebut kepada DPRD Provinsi Gorontalo.
Salah satu perhatian dalam penyusunan APBD 2027 adalah kondisi fiskal daerah yang menghadapi tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
Gusnar menjelaskan, APBD induk Provinsi Gorontalo tercatat sekitar Rp1,9 triliun pada 2024. Angka tersebut turun menjadi sekitar Rp1,8 triliun pada 2025 dan kembali turun menjadi sekitar Rp1,6 triliun pada 2026.
Untuk 2027, proyeksi pendapatan daerah berada pada kisaran Rp1,2 triliun. Pendapatan tersebut antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp477 miliar dan pendapatan transfer sekitar Rp797 miliar.
Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah tetap menetapkan sejumlah target pembangunan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga pemerataan pendapatan masyarakat.
Sejumlah program strategis juga disiapkan dalam rancangan APBD 2027. Di antaranya pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendidikan, modernisasi pendidikan menengah kejuruan, pengadaan 10.000 dosis benih ternak unggul, pengembangan permukiman baru serta hilirisasi sektor peternakan dan perikanan.
Pemprov Gorontalo juga merencanakan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dengan memanfaatkan pasokan air dari Waduk Bulango Ulu.
Program lainnya meliputi bantuan bedah rumah sebanyak 6.667 unit, pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bone Bolango, pembangunan SMA Garuda serta percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Dari sisi belanja, rancangan APBD 2027 memproyeksikan belanja operasi sekitar Rp1,76 triliun, belanja transfer Rp152 miliar, belanja modal Rp27 miliar dan belanja tidak terduga sekitar Rp5 miliar.
Sementara pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan sekitar Rp11 miliar yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sekitar Rp21 miliar diarahkan untuk penyertaan modal daerah pada Bank SulutGo dan pembayaran cicilan pokok utang yang telah jatuh tempo.
Ranperda APBD 2027 selanjutnya akan dibahas DPRD bersama pemerintah daerah melalui tahapan pembicaraan tingkat berikutnya sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
