HESTEK.CO.ID – Perjuangan mempertahankan anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk pembangunan fasilitas Asrama Haji Gorontalo mendapat perhatian langsung dari Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo.
Hal itu terungkap saat Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja dan konsultasi ke Komisi VIII DPR RI di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III menyampaikan persoalan keberlanjutan anggaran sekitar Rp68,2 miliar yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan sejumlah fasilitas pendukung Asrama Haji Gorontalo.
Anggaran tersebut mencakup pembangunan fasilitas penginapan, gudang hingga poliklinik yang diproyeksikan menjadi bagian dari kesiapan Gorontalo menuju Embarkasi Haji Penuh pada 2028.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, menjelaskan bahwa keberadaan anggaran SBSN tersebut sangat penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur pendukung embarkasi tetap berjalan.
Menurut Espin, persoalan tersebut tidak sebatas pembangunan fisik, tetapi berkaitan dengan kesiapan Gorontalo menyambut status Embarkasi Haji Penuh yang telah lama dinantikan masyarakat.
Espin menilai pembangunan tersebut memiliki arti strategis karena menjadi salah satu bagian penting dalam mempersiapkan Gorontalo sebagai Embarkasi Haji Penuh.
Dalam pembahasan itu, Sigit Purnomo bahkan langsung menghubungi Menteri Haji dan Umrah melalui sambungan telepon. Komunikasi tersebut dilakukan di hadapan anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo.
Langkah itu menjadi perhatian karena pembahasan tidak berhenti pada penyampaian aspirasi. Sigit menyatakan akan terus mengawal persoalan anggaran tersebut agar kepentingan Gorontalo tetap diperhatikan.
“Dana SBSN Gorontalo akan saya kejar terus karena ini menyangkut urusan dana umat serta urusan haji,” ujar Sigit sebagaimana disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Komisi III berharap anggaran yang sebelumnya terancam tidak dapat dimanfaatkan itu tetap bisa dialokasikan untuk Gorontalo, baik pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya.
Salah satu opsi yang turut diharapkan adalah penggunaan skema kontrak tahun jamak atau multi years contract, sehingga pembangunan fasilitas pendukung Asrama Haji dapat tetap dilaksanakan secara berkelanjutan.
Ia juga melihat dampak yang lebih luas dari keberadaan embarkasi penuh, bukan hanya terhadap pelayanan jamaah haji, tetapi juga terhadap aktivitas ekonomi daerah.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, H. Sun Biki, menekankan pentingnya memastikan anggaran SBSN tersebut tidak kehilangan peruntukannya.
Menurutnya, dukungan anggaran tetap diperlukan agar pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan dapat memberikan kepastian terhadap tahapan persiapan embarkasi.
Anggota Komisi III lainnya, Syarifudin Bano, mengapresiasi langkah Sigit yang langsung berkomunikasi dengan Menteri Haji dan Umrah.
“Setelah mendengarkan penjelasan dari Komisi III, beliau langsung menelepon Menteri Haji dan Umrah. Kami mendengarkan secara langsung apa yang disampaikan melalui telepon. Ini merupakan kabar gembira dan patut kita apresiasi,” ujar Syarifudin.
Ia mengatakan, komunikasi tersebut memberikan ruang bagi Gorontalo untuk terus memperjuangkan keberlanjutan anggaran SBSN yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas embarkasi.
“Pak Sigit menunjukkan komitmennya, bukan hanya mengawal, tetapi akan mengejar kementerian terkait ketika anggaran ini berpotensi tidak dapat dimanfaatkan,” tambahnya.
Hasil pertemuan Komisi III dengan Komisi VIII DPR RI juga dituangkan dalam notulen rapat. Aspirasi tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada pimpinan komisi terkait di DPR RI untuk menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran SBSN bagi kebutuhan Embarkasi Haji Penuh Gorontalo.
Selain membahas pembangunan Asrama Haji, Komisi III turut menyampaikan aspirasi lain terkait penguatan pelayanan keagamaan di Gorontalo.
Sekretaris Komisi III, I Wayan Sudiarta, menyampaikan aspirasi mengenai pembentukan struktur Pembimas Hindu di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo.
Menurut Sudiarta, keberadaan umat Hindu dan Buddha yang telah lama menjadi bagian dari masyarakat Gorontalo menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penguatan pelayanan keagamaan.
Komisi VIII DPR RI, kata dia, menyatakan akan mendampingi serta meneruskan aspirasi tersebut kepada Menteri Agama.
Bagi Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, pengawalan anggaran SBSN menjadi bagian dari upaya memastikan pembangunan fasilitas pendukung Embarkasi Haji Penuh tidak kehilangan momentum.
Apalagi, target 2028 membutuhkan kesiapan infrastruktur yang tidak hanya bergantung pada pembangunan Asrama Haji, tetapi juga harus berjalan beriringan dengan peningkatan fasilitas pendukung lainnya, termasuk infrastruktur penerbangan.
Dengan komunikasi langsung yang dilakukan Sigit Purnomo kepada Menteri Haji dan Umrah, Komisi III berharap alokasi SBSN untuk Gorontalo tetap memiliki peluang untuk dipertahankan dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
