Post ADS 1

Protes Hasil Seleksi PPK dan PPS Berlanjut, KPU Kab. Gorontalo Bakal Diadukan ke DKPP

banner 120x600
Share :  

Hestek, GORONTALO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo kemungkinan masih akan direpotkan dengan protes hasil seleksi PPK dan PPS Pemilu 2024.

Pasalnya polemik atas adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etik tersebut telah menjadi perhatian serius, khususnya masyarakat Kabupaten Gorontalo.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Limboto, Susanto Kadir mengatakan, pihaknya telah menerima aduan dari beberapa calon PPK dan PPS yang merasa dizolimi oleh KPU Kabupaten Gorontalo.

Direktur BLH Limboto, Susanto Kadir (keempat dari kiri atas) saat berperkara dengan KPU Kabupaten Gorontalo di DKPP pada Pilkada 2020. (Istimewa).

“Secara resmi memang belum. Akan tetapi sudah ada beberapa yang melakukan konsultasi terkait dugaan pelanggaran terkait seleksi PPK dan PPS ini,” kata Susanto, Kamis (26/01/2023).

Lebih lanjut Susanto mengungkapkan, pihaknya masih akan melakukan pengkajian lebih dalam, apakah benar-benar ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Gorontalo.

“Nanti kita lihat, kami belum dapat menyampaikan secara jelas, sebab memang masih dalam pengkajian teman-teman di LBH Limboto,” kata Susanto.

Selanjutnya Susanto menegaskan, pihaknya tidak akan segan untuk memperkarakan masalah tersebut, jika ditemukan adanya bukti pelanggaran etik yang dilakukan oleh para Kominsioner KPU Kabupaten Gorontalo.

“Kami telah memahami apa poin aduan yang dimaksudkan oleh teman-teman, sehingga kami dengan sesegera mungkin mengeluarkan keputusan. Apakah akan mengadukan ke DKPP dengan seluruh kelengkapan data yang kami terima termasuk bukti-bukti yang sudah disampaikan teman-teman media,” imbuhnya.

“Saya sangat menyayangkan jika nanti pelanggaran etik itu terbukti. Sebab menghadapi Pemilu 2024 nanti seharusnya tidak dicederai dengan ulah-ulah yang tidak profesional seperti itu,” tambah Susanto.

Ia juga tetap akan berpikir positif akan aduan tersebut. Namun jika benar terbukti serta didukung dengan data yang akan diterima, maka dugaan pelanggaran etik akan diteruskan ke DKPP.

“Kita saat ini sementara mempersiapkan pesta demokrasi besar, jika dicederai dengan ulah-ulah tidak profesional seperti yang diadukan, maka bisa dipastikan Pemilu nanti akan dihiasi dengan hal-hal yang tidak profesional juga,” tutup Susanto.

Pewarta : Hermansyah