HESTEK.CO.ID – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo memperdalam pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo.
Pembahasan tersebut dilakukan untuk mempertajam hasil rapat bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekaligus menindaklanjuti berbagai masukan dari fraksi-fraksi yang disampaikan melalui anggota DPRD yang duduk di Komisi III.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, mengatakan, pihaknya ingin memastikan setiap program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan anggaran memiliki dasar perencanaan dan urgensi yang jelas.
“Kami ingin mempertajam secara khusus dengan badan perencana terkait dengan hasil rapat pembahasan KUA-PPAS 2027 dengan mitra Komisi III, khususnya terkait dengan masukan-masukan dari fraksi,” ujar Espin Tulie usai rapat RDP Komisi III, Senin (27/7/2026).
Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian Komisi III adalah perubahan besaran anggaran pada sejumlah program. Pihaknya ingin mengetahui alasan program tertentu mengalami kenaikan anggaran, sementara program lainnya justru mengalami pengurangan.
Penajaman tersebut dinilai penting sebagai bahan argumentasi Komisi III dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo.
“Kenapa ada program yang anggarannya naik, kenapa ada yang turun. Nah, itu yang harus kami pertajam agar supaya kami bisa memberikan argumentasi di tingkat TAPD dan Banggar, apakah ini bisa dipertahankan atau bisa digeser untuk program kegiatan yang lebih mendesak,” jelasnya.
Espin menyebut, Komisi III juga melihat terdapat sejumlah OPD dan biro yang dinilai membutuhkan penambahan anggaran karena berkaitan dengan kebutuhan organisasi maupun pelaksanaan program dan kegiatan.
Beberapa di antaranya yakni Biro Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang), Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, serta Bappeda Provinsi Gorontalo.
Namun, terhadap usulan tersebut, Komisi III masih akan melakukan pendalaman untuk melihat komposisi anggaran secara keseluruhan. Program yang dinilai kurang mendesak dapat dievaluasi untuk kemudian anggarannya dialihkan atau disesuaikan dengan kebutuhan program yang lebih prioritas.
“Kami melihat di beberapa dinas dan biro ada yang harus ditambah anggarannya karena memang kebutuhan organisasi atau struktur yang ada dalam program kegiatan. Tetapi, kami juga melihat apakah ada komposisi anggaran yang menurut kami belum terlalu penting. Itu yang bisa digeser, dikurangi, atau ada program kegiatannya yang harus ditambah,” katanya.
Lebih lanjut, Espin menegaskan bahwa Bappeda memiliki peran penting dalam memastikan seluruh program yang masuk dalam dokumen APBD telah melalui proses perencanaan yang matang dan sesuai dengan dokumen perencanaan daerah.
Karena itu, Komisi III mendorong agar tidak ada lagi program kegiatan yang tiba-tiba muncul dalam dokumen anggaran tanpa melalui proses perencanaan dan kajian yang jelas.
“Program kegiatan yang tidak ada dalam RKPD jangan sampai terulang lagi, atau bisa dikatakan penumpang gelap. Ini yang kami maksimalkan agar tidak terulang lagi di tahun 2027,” tegasnya.
Ia berharap seluruh program dan kegiatan yang nantinya masuk dalam dokumen APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027 benar-benar telah melalui kajian, argumentasi, dan pembahasan yang matang antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Semua yang masuk dalam dokumen APBD Tahun Anggaran 2027 itu betul-betul sudah melalui kajian, sudah melalui argumentasi dan diskusi yang panjang, bukan tiba masa tiba akal. Itu yang kami diskusikan dengan badan perencanaan hari ini,” pungkasnya.
