HESTEK.CO.ID — Aktivitas eksplorasi PT Celebes Bone Mineral (CBM) di wilayah Kecamatan Bone Pantai kembali menjadi sorotan DPRD Provinsi Gorontalo.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (7/9/2026), muncul dugaan bahwa perusahaan pemegang izin eksplorasi tersebut belum mengantongi izin lingkungan.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, usai RDP terkait penolakan aktivitas eksplorasi PT CBM yang berlangsung di Ruang Rapat Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo.
Umar mengatakan, dari pembahasan yang dilakukan, Komisi I menyimpulkan terdapat persoalan terkait kelengkapan perizinan PT CBM.
“PT Celebes yang memiliki izin eksplorasi di wilayah Bone Belamu itu dipastikan tidak memiliki izin lingkungan,” kata Umar.
Menurutnya, izin lingkungan merupakan salah satu persyaratan yang semestinya dimiliki perusahaan dalam menjalankan kegiatan eksplorasi.
Tak hanya persoalan izin lingkungan, Komisi I juga tengah menelusuri dugaan aktivitas eksplorasi PT CBM yang telah memasuki kawasan hutan.
Umar menyebut perusahaan tersebut diduga belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan. Namun, ia menegaskan dugaan tersebut masih harus diverifikasi lebih lanjut.
“Bahkan diduga perusahaan ini sudah masuk ke wilayah hutan dalam eksplorasinya, tapi kemudian tidak memiliki izin pinjam pakai hutan. Ini kami akan telusuri lagi, ini semua baru dugaan,” ujarnya.
Komisi I menargetkan penelusuran tersebut dapat memberikan kepastian pada Senin pekan depan. Jika dugaan pelanggaran terbukti, DPRD akan mengambil langkah sesuai ketentuan hukum.
“Insya Allah minggu depan Senin bisa kita pastikan. Jika itu benar adanya maka kami akan mengambil langkah hukum sesuai dengan kebenaran yang kami miliki,” tegas Umar.
Di tengah polemik aktivitas eksplorasi tersebut, Umar meminta masyarakat tetap menjaga situasi tetap kondusif.
Ia berharap masyarakat memberikan kepercayaan kepada DPRD untuk mengawal dan menyelesaikan persoalan berdasarkan data serta mekanisme hukum yang berlaku.
“Harapan kita masyarakat kondusif, beri kepercayaan kepada kami karena ketika bermasalah maka penyelesaian juga harus sesuai hukum dan kemudian masyarakat juga harus tunduk dengan hukum,” katanya.
Umar memastikan Komisi I akan bersikap objektif dalam menangani persoalan tersebut. Menurutnya, penyelesaian masalah tidak boleh didasarkan pada kepentingan pihak tertentu.
Terkait kemungkinan seluruh persoalan dapat diselesaikan sebelum masa berlaku izin eksplorasi PT CBM berakhir, Umar mengaku belum dapat memastikan hal tersebut.
“Saya kurang yakin kalau permasalahan ini bisa tuntas bersama dengan selesai berakhirnya izin eksplorasi dari PT CBM,” ungkapnya.
Meski demikian, DPRD menyiapkan sejumlah opsi apabila persoalan belum selesai hingga masa izin eksplorasi berakhir. Salah satunya melalui rekomendasi agar izin eksplorasi tidak diperpanjang terlebih dahulu.
“Kalaupun ada rekomendasi, ada namanya rekomendasi sela atau rekomendasi antara, yang setidaknya misalnya merekomendasikan untuk tidak memperpanjang dulu eksplorasi, nanti kemudian penyelesaian permasalahan ini memiliki kekuatan penting,” jelasnya.
Dalam proses penyelesaian persoalan tersebut, Komisi I juga akan menggandeng Ombudsman.
Umar menegaskan DPRD memiliki komitmen untuk mengawal persoalan aktivitas eksplorasi PT CBM hingga mendapatkan titik terang.
Ia mengatakan, proses yang telah berjalan sekitar dua pekan telah membuka sejumlah persoalan yang sebelumnya belum terungkap.
“Kalau soal komitmen nggak usah tanya lagi. Ini sudah berjalan dua minggu dan sudah banyak masalah terungkap. Kalau kami tidak komitmen, data lain bisa kami sembunyikan. Tapi ini sebenarnya sudah terungkap. Kami komit,” pungkasnya.
