HESTEK.CO.ID – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Gustam Ismail, meminta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Gorontalo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap belanja rutin dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Dorongan tersebut disampaikan Gustam saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja, Senin (20/7/2026), setelah mencermati komposisi anggaran dinas yang dinilainya belum proporsional.
Menurutnya, sebagian besar anggaran justru terserap untuk belanja pegawai, sementara alokasi bagi program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat masih sangat terbatas.
“Kalau kita melihat struktur anggarannya, hampir Rp7 miliar digunakan untuk gaji pegawai dan TPP. Sementara anggaran yang benar-benar dipakai untuk program dan kegiatan hanya sekitar Rp206 juta. Ini tentu perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Gustam.
Politisi Komisi IV itu menilai komposisi tersebut perlu dievaluasi agar penggunaan APBD lebih berorientasi pada pelayanan publik. Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti biaya operasional sebuah bangunan yang jauh lebih besar dibanding manfaat bangunan itu sendiri.
Selain menyoroti besarnya belanja pegawai, Gustam juga meminta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyampaikan rincian belanja rutin secara lebih terbuka kepada DPRD. Menurutnya, komponen seperti biaya listrik, telepon, pemeliharaan gedung, hingga pemeliharaan kendaraan perlu dipaparkan secara rinci agar dapat dievaluasi bersama.
“Belanja pegawai dan TPP memang tidak bisa kita otak-atik. Tetapi belanja rutin lainnya harus dijelaskan secara detail sehingga kita bisa melihat pos mana yang masih memungkinkan untuk diefisienkan,” katanya.
Ia menegaskan setiap OPD harus mulai membangun budaya efisiensi dalam pengelolaan anggaran, bukan hanya mengajukan tambahan pagu ketika kebutuhan program meningkat.
Menurut Gustam, perangkat daerah seharusnya lebih dahulu mengoptimalkan anggaran yang telah tersedia sebelum meminta dukungan penambahan anggaran kepada DPRD.
“Jangan hanya mengatakan anggaran kurang lalu meminta DPRD mendorong penambahan. Harus ada upaya dari internal dinas untuk melakukan efisiensi terhadap belanja yang ada,” tegasnya.
Gustam mengingatkan bahwa ruang fiskal pemerintah daerah ke depan diperkirakan semakin terbatas. Karena itu, seluruh OPD dituntut lebih cermat menyusun prioritas anggaran agar setiap rupiah APBD memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, ia secara khusus meminta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan meninjau kembali belanja rutin yang nilainya mencapai sekitar Rp1,59 miliar. Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan untuk mengidentifikasi pos belanja yang masih dapat dihemat tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Dengan langkah tersebut, Gustam berharap porsi anggaran yang dialokasikan untuk program dan kegiatan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat dapat ditingkatkan, sehingga keberadaan APBD benar-benar memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.
