HESTEK.CO.ID – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja dalam rangka evaluasi dan validasi akurasi data penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) berbasis desil di tingkat desa dan kelurahan, Rabu (7/1/2025).
Kunjungan kerja tersebut diterima langsung oleh Camat Limboto, Muhamad Rizal Botutihe, didampingi Sekretaris Lurah Usman T. Lamani serta aparat kelurahan setempat, termasuk Srisulistania Harun. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialog terbuka dengan fokus pada persoalan teknis pendataan dan penyaluran bantuan sosial.
Dalam pemaparan pihak kelurahan, disampaikan bahwa masih terdapat sejumlah kendala dalam proses verifikasi dan validasi data penerima PKH, khususnya terkait pemutakhiran data melalui aplikasi sistem nasional. Beberapa usulan bantuan sosial, termasuk pengajuan penurunan daya listrik bagi masyarakat kurang mampu, belum dapat direalisasikan karena harus melalui tahapan verifikasi berlapis.
Disebutkan, pada November 2024 lalu pihak kelurahan telah mengusulkan sekitar empat calon penerima bantuan penurunan daya listrik. Namun, setelah dilakukan pengecekan ulang melalui aplikasi, muncul sejumlah persyaratan tambahan, seperti kelengkapan dokumentasi rumah serta kesesuaian data desil, sehingga usulan tersebut perlu dikonfirmasi kembali kepada pendamping PKH.
“Penyaluran bantuan tidak bisa langsung dilakukan karena harus melalui proses verifikasi data. Seluruh usulan masuk ke dalam aplikasi dan diverifikasi kembali oleh pendamping hingga dinyatakan layak,” ujar salah satu perwakilan kelurahan dalam forum tersebut.
Saat ini, tercatat masih terdapat sekitar 60 data calon penerima bantuan yang memerlukan pendalaman lebih lanjut. Sebagian di antaranya belum dapat diproses karena status desil belum sesuai atau masih menunggu hasil verifikasi lanjutan dari sistem.
Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menekankan pentingnya akurasi, transparansi, dan keterbukaan data agar penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran serta tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. DPRD juga mendorong pemerintah kecamatan, kelurahan, dan pendamping PKH untuk terus meningkatkan koordinasi dan responsivitas terhadap keluhan warga.
Kunjungan kerja tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan sekaligus mendorong perbaikan sistem pendataan sosial, sehingga penyaluran PKH dan bantuan sosial lainnya dapat berlangsung lebih efektif, adil, dan transparan.
