HESTEK.CO.ID – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Ramdan Liputo, mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami persoalan pembayaran armada transportasi yang digunakan dalam pelaksanaan Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan XVII di Gorontalo.
Dorongan tersebut disampaikan Ramdan setelah Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak-pihak terkait, Senin (3/8/2026).
Menurut Ramdan, persoalan pembayaran armada Penas perlu mendapat perhatian serius karena hingga kini belum terdapat kejelasan penyelesaian antara pihak-pihak yang terlibat.
Ia menilai Pansus dapat menjadi instrumen DPRD untuk mengurai persoalan secara lebih menyeluruh, termasuk menelusuri mekanisme pengadaan transportasi, pengelolaan anggaran, hingga pihak yang bertanggung jawab terhadap pembayaran armada.
“Ini perlu kita dalami secara menyeluruh. Kalau memang belum ada titik temu, saya mendorong agar persoalan ini dibawa ke Pansus sehingga semuanya bisa terang dan tidak menimbulkan persoalan yang berkepanjangan,” ujar Ramdan.
Menurutnya, pembentukan Pansus bukan semata-mata untuk mencari siapa yang harus disalahkan. Lebih dari itu, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh proses yang berkaitan dengan transportasi Penas berjalan sesuai ketentuan.
Ramdan mengatakan, DPRD perlu mendapatkan penjelasan yang utuh mengenai penggunaan anggaran transportasi, termasuk hubungan antara perusahaan, pemilik armada dan pihak yang mengelola operasional di lapangan.
“Yang paling penting adalah kejelasan. Kita ingin tahu bagaimana prosesnya, siapa yang bertanggung jawab dan mengapa sampai terjadi persoalan pembayaran seperti ini,” katanya.
Ia menilai persoalan tersebut juga harus segera diselesaikan agar tidak berdampak lebih luas terhadap pihak-pihak yang telah mendukung pelaksanaan Penas di Gorontalo.
Ramdan menegaskan DPRD tidak boleh membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut tanpa kejelasan. Apalagi kegiatan Penas merupakan agenda nasional yang pelaksanaannya melibatkan banyak pihak.
Karena itu, ia meminta pimpinan DPRD mempertimbangkan usulan pembentukan Pansus apabila upaya penyelesaian melalui pertemuan antara pihak-pihak terkait tidak menghasilkan kesepakatan.
“Kalau melalui pertemuan tidak selesai, maka menurut saya Pansus menjadi salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan. DPRD harus memastikan persoalan ini terang dan hak pihak yang belum menerima pembayaran dapat diselesaikan,” tegasnya.
Ramdan berharap proses penyelesaian tetap dilakukan secara terbuka dan sesuai mekanisme DPRD, sehingga setiap pihak yang berkaitan dapat memberikan penjelasan dan persoalan armada Penas dapat segera menemukan jalan keluar.
