Post ADS 1

Demo Berujung Ricuh di Pohuwato, APRI Sebut Ada Pola Komunikasi Kurang Baik

Logo Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia. [Ist]
banner 120x600
Share :  

HESTEK.CO.ID – Aksi demo di Kabupaten Pohuwato yang berakhir rusuh hingga pembakaran Kantor Bupati, pengrusakan Gedung DPRD, Rudis Bupati, dan kantor PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) mendapatkan respon dari berbagai pihak.

Salah satunya Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Gorontalo, Membrin Kiilo, yang turut menyoroti atas terjadinya insiden tersebut.

banner 325x300

Menurutnya, ada pola komunikasi yang kurang baik mulai dari pemerintah, perusahaan, aparat penegak hukum maupun masyarakat penambang sehingga terjadilah peristiwa tersebut.

“Semua pihak harus menahan diri, terutama para penampang demikian juga dengan pemerintah. Terlalu mahal jika kemudian harus ditukar insiden ini terjadi,” kata Membrin.

Membrin bilang, para penambang hanya menutut hak–hak mereka dengan komunikasi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Hanya saja belum ada tindak lanjut yang baik sehingga memicu terjadi aksi anarkisme tersebut.

Lebih lanjut ia mengatakan, para pemangku kepentingan yang duduk disinggasana kekuasaan baik Bupati dan DPRD tak mampu membaca eskalasi dinamika yang terjadi pada arus bawah, bahkan seolah olah terjadi pembiaran.

“Ketika keadilan tak lagi ditegakan, maka akan lahir pengadilan jalanan. Insiden pembakaran yang terjadi dimana–mana itulah akibat dari lahirnya kebijakan yang kurang berpihak terhadap kepentingan rakyat, tentunya ada sebab yang melandasi persoalan itu terjadi,” ujarnya.

“Didalam agama saja kenapa ayat yang pertama kali turun di muka bumi adalah Surat Al-Alaq yakni Iqro artinya Bacalah. Maka kita diajarkan membaca segala sesuatu dengan kelebihan yang dimiliki kita sebagai manusia, apalagi melahirkan kebijakan,” bebernya.

Terakhir dirinya mengingatkan agar tindakan refresif dari aparat penegak hukum tidak dilakukan secara berlebihan.

“Senjata, seragam dinas bahkan gaji aparat Kepolisian dan para pemangku kepentingan itu dibeli dari uang rakyat melalui pajak, maka harus mampu melindungi, mengayomi dan melayani rakyat dengan baik,” pungkasnya.

(hsk/oyi)