HESTEK.CO.ID – Kunjungan kerja reses Daerah Pemilihan (Dapil) V DPRD Provinsi Gorontalo digelar melalui pertemuan bersama Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara, Balai Wilayah Sungai Sulawesi II, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.
Agenda tersebut menjadi forum strategis untuk menegaskan arah kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam menjawab berbagai persoalan krusial pembangunan.
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil V Gorontalo Utara, Gustam Ismail, dalam penyampaiannya menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Kolaborasi provinsi dan kabupaten tidak boleh hanya indah di atas kertas. Harus terasa langsung oleh rakyat,” tegas Gustam.
Ia secara khusus menyoroti peran Bappeda Kabupaten Gorontalo Utara agar lebih proaktif dalam menjemput peluang pembangunan, terutama dalam momentum penyusunan RPJMD Provinsi Gorontalo yang saat ini tengah dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh pasif, tetapi harus mampu membaca dan mengamankan peluang strategis dari provinsi maupun pusat, termasuk memastikan dua pulau terluar di wilayah Gorontalo Utara mendapat perhatian khusus dalam perencanaan jangka menengah.
Gustam menilai wilayah kepulauan selama ini masih kerap diposisikan sebagai wilayah pinggiran, padahal memiliki hak yang sama atas pembangunan dan kesejahteraan.
Desa Dudepo: Empat Dusun Masih Terisolir
Persoalan listrik dan infrastruktur di Desa Dudepo turut menjadi sorotan keras. Dari enam dusun yang ada, empat di antaranya disebut masih terisolir, tanpa akses jalan memadai dan belum menikmati pembangunan dasar secara layak.
“Ini bukan sekadar soal infrastruktur, ini soal keadilan. Bagaimana masyarakat bisa hidup layak kalau listrik, jalan, dan pembangunan dasar saja belum mereka rasakan,” ujarnya.
Ia juga mengkritik kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang dinilai belum maksimal dalam penataan ruang, khususnya di wilayah Dudepo. Menurutnya, ketiadaan tata ruang yang jelas akan terus menghambat masuknya pembangunan dan pelayanan dasar.
Pendidikan dan Kesehatan di Kepulauan Ponelo
Isu pendidikan di wilayah kepulauan kembali mengemuka. Di Kepulauan Ponelo, minat dan penerimaan siswa SMA disebut rendah akibat sulitnya akses menuju sekolah. Jalur laut dinilai berisiko, sementara akses darat hampir tidak tersedia.
“Bagaimana anak-anak mau sekolah kalau untuk sampai ke sekolah saja mereka harus mempertaruhkan keselamatan?” tegasnya.
Kondisi layanan kesehatan pun dinilai memprihatinkan. Puskesmas di Desa Ponelo disebut belum memadai, sehingga warga lebih memilih berobat ke luar wilayah meski harus menempuh jarak jauh dan biaya besar.
Gustam menegaskan bahwa pulau-pulau di Desa Ponelo dan wilayah kepulauan lainnya memiliki hak yang sama atas pelayanan pendidikan, kesehatan, listrik, serta infrastruktur sebagaimana masyarakat di wilayah daratan.
“Negara tidak boleh absen di pulau-pulau. Kepulauan bukan beban, tetapi bagian sah dari Gorontalo Utara yang harus diperjuangkan,” pungkasnya.
Melalui momentum reses ini, DPRD Provinsi Gorontalo Dapil V menegaskan komitmennya untuk mengawal isu-isu strategis Gorontalo Utara agar masuk dalam prioritas kebijakan dan penganggaran provinsi, demi pembangunan yang adil dan merata.
