HESTEK.CO.ID – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo mendorong agar anggaran pengembangan Bandara Djalaluddin tidak mengalami pemangkasan atau pengurangan. Hal ini dinilai penting untuk mendukung percepatan pembangunan fasilitas embarkasi haji yang ditargetkan dapat rampung sekitar 2028.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, mengatakan, persiapan embarkasi haji Gorontalo membutuhkan sejumlah dukungan infrastruktur, terutama pembebasan lahan dan pengembangan fasilitas Bandara Djalaluddin.
“Untuk embarkasi haji ini diperkirakan kurang lebih 2028 harus sudah selesai, terutama untuk pembebasan lahan,” ujar Espin saat diwawancarai awak media, Senin (27/7/2026).
Menurut Espin, pembebasan lahan sebelumnya telah masuk dalam perencanaan Dinas Perhubungan. Namun, karena tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut, pembebasan lahan kemudian diarahkan melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Selain pembebasan lahan, pengembangan Bandara Djalaluddin juga terus dilakukan melalui dukungan anggaran pemerintah pusat. Salah satu pekerjaan yang saat ini dikerjakan melalui APBN yakni perluasan apron.
Sementara pada 2027 mendatang, direncanakan pekerjaan penebalan landasan pacu atau runway. Pekerjaan ini diperlukan untuk mendukung operasional pesawat berkapasitas besar yang nantinya dapat mengangkut jamaah haji dari Gorontalo.
“Di 2027 ini akan ada penebalan runway. Runway itu harus ditebalkan lagi karena yang akan mendarat ini pesawat Boeing atau Airbus yang berkapasitas kurang lebih 400 orang,” jelasnya.
Espin berharap pengembangan Bandara Djalaluddin nantinya tidak hanya mendukung penerbangan haji, tetapi juga membuka peluang penerbangan langsung untuk jamaah umrah dari Gorontalo menuju Arab Saudi.
Dengan adanya penerbangan langsung, masyarakat Gorontalo diharapkan tidak lagi harus melalui bandara di daerah lain seperti Makassar atau Medan. Kondisi tersebut dinilai dapat membantu menekan biaya perjalanan haji maupun umrah.
“Kalau ini terealisasi, bukan saja haji, umrah juga diperkirakan kita tidak lagi melewati Makassar atau Medan. Dari Gorontalo bisa langsung ke Jeddah, agar ongkos umrah maupun haji ini bisa berkurang,” katanya.
Lebih lanjut, Espin menyebutkan, pemerintah pusat telah memberikan dukungan anggaran untuk pengembangan infrastruktur Bandara Djalaluddin. Saat ini terdapat anggaran sekitar Rp43 miliar, sementara kebutuhan berikutnya akan diarahkan untuk pekerjaan penebalan runway dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya.
Ia juga menyebutkan bahwa rencana pengembangan Bandara Djalaluddin pada 2027 telah masuk dalam perencanaan pemerintah pusat dan tercatat sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Insya Allah tahun depan ini juga akan diintervensi lagi. Hari ini kurang lebih Rp43 miliar, kemudian sisanya lagi untuk penebalan runway dan hal-hal lain yang menunjang infrastruktur yang ada di bandara,” ungkapnya.
Karena itu, Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo berharap anggaran yang telah direncanakan untuk pengembangan Bandara Djalaluddin dapat dipertahankan dan tidak mengalami pemangkasan.
“Kami berharap ini tidak mengalami pemangkasan atau pengurangan, tapi tetap sebagaimana yang telah direncanakan oleh Bappenas,” pungkasnya.
