HESTEK.CO.ID — Pemerintah Kabupaten Bone Bolango kembali mencatatkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Bone Bolango berhasil menyabet Treasury Award sebagai Pemerintah Daerah dengan capaian penyaluran Dana Desa 100 persen pada Semester I Tahun 2026.
Penghargaan tersebut diterima Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Bone Bolango, Abdul Halim Katilie, dalam kegiatan Treasury Award yang berlangsung di Aula Ambua KPPN Provinsi Gorontalo.
Abdul Halim mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah daerah dalam memastikan proses penyaluran Dana Desa berjalan tepat waktu.
Menurutnya, kelancaran penyaluran Dana Desa menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa.
“Penghargaan ini tentu menjadi apresiasi sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki kinerja, khususnya dalam memastikan penyaluran Dana Desa berjalan lancar dan tepat waktu,” kata Abdul Halim.
Ia menjelaskan, percepatan penyaluran Dana Desa bukan hanya soal memenuhi target administrasi. Lebih dari itu, dana yang cepat tersalur memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk segera menjalankan program yang telah direncanakan.
“Dana Desa yang cepat tersalur diharapkan bisa segera dimanfaatkan pemerintah desa untuk membiayai program yang sudah direncanakan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Abdul Halim menambahkan, capaian penyaluran Dana Desa hingga 100 persen tersebut tidak terlepas dari sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, pemerintah desa, dan instansi terkait.
Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi kunci dalam memenuhi setiap tahapan dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam proses penyaluran Dana Desa.
“Ini hasil kerja bersama. Sinergi harus terus kita jaga agar kinerja seperti ini tidak hanya menjadi capaian hari ini, tetapi bisa dipertahankan dan ditingkatkan ke depan,” katanya.
Ia menegaskan, penghargaan Treasury Award ini akan menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.
“Penghargaan ini bukan tujuan akhir. Yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan pemerintah semakin baik dan anggaran yang tersedia benar-benar cepat diterjemahkan menjadi program dan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
