Scroll untuk baca artikel
Example 240x600
Example floating
Example floating
Pemilu

Pemprov–KPU Provinsi Gorontalo Teken NPHD Pemilu dan Pikada 2024 Sebesar 90,5 Miliar

Admin
318
×

Pemprov–KPU Provinsi Gorontalo Teken NPHD Pemilu dan Pikada 2024 Sebesar 90,5 Miliar

Sebarkan artikel ini
Penjagub Ismail Pakaya (kiri) bersama Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Fadliyanto Koem, menandatangani NPHD Pemilu dan Pilkada 2024, Selasa (24/10/2023). [Foto Istimewa]

HESTEK.CO.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani NPHD Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

NPHD ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, bersama Ketua KPU Gorontalo, Fadliyanto Koem, pada rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di aula rumah jabatan gubernur, Selasa (24/10/2023).

“Untuk Provinsi Gorontalo NPHD yang ditandatangani dengan KPU nilainya sebesar Rp90,5 miliar,” kata Ismail Pakaya, dalam keterangan resminya.

Baca Juga:  KIPP Indonesia Catat Partisipasi Calon Anggota Legislatif di Gorontalo Hanya 68 Persen

Ia mengungkapkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam surat edarannya mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk menyiapkan dana Pilkada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rinciannya, 40 persen dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2023 dan 60 persen pada APBD 2024.

Ismail juga telah meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo untuk segera menindaklanjuti surat edaran Mendagri tersebut.

Baca Juga:  Konfirmasi Sudah Bertemu, Puan Maharani Sebut Gibran Kemungkinan Ikut Pilpres 2024

“Salah satu program prioritas saya sebagai penjabat gubernur adalah menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024. Saya berharap kedua agenda itu berjalan lancar, aman, dan sukses,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Fadlyanto Koem mengatakan, jika melihat hasil kesepakatan NPHD, maka dapat dipastikan kualitas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 di Provinsi Gorontalo terjaga dengan baik.

Baca Juga:  Bawaslu RI Pastikan PAW Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Bebas Politik Praktis

“Ini sangat luar biasa karena memang dibahas dan review berulang kali sampai dengan menghasilkan angka Rp90,5 miliar. Sehingga saya kira kualitasnya terjaga,” kata Fadlyanto.

Fadly menuturkan, sebagai tindak lanjut pihaknya akan segera menuntaskan administrasi sebagaimana amanah Permendagri dan surat edaran Mendagri, dalam waktu 14 hari dana telah masuk ke rekening KPU Provinsi Gorontalo.

(hsk/pemprov/oyi)