HESTEK.CO.ID – Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi (Deprov) Gorontalo kembali melanjutkan proses pemeriksaan terhadap laporan dugaan gratifikasi dan pelanggaran kode etik yang melibatkan Ketua Deprov Gorontalo.
Pada Selasa (23/7/2025), BK memanggil dan meminta keterangan dari dua orang wartawan sebagai bagian dari upaya pendalaman kasus yang tengah ditangani. Hal ini diungkapkan oleh anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim.
“BK tidak bisa hanya berpegang pada satu keterangan saja. Setiap informasi yang masuk harus diuji dan didalami kebenarannya,” kata Umar Karim.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari BK terkait laporan tersebut. Proses klarifikasi dan pemeriksaan masih terus berjalan, mengingat masih ada pihak-pihak lain yang perlu dimintai keterangan.
“Yang menjadi objek pemeriksaan adalah dugaan pemberian gratifikasi serta dugaan pelanggaran terhadap kode etik dan sumpah janji sebagai anggota DPRD,” jelasnya.
BK memastikan akan menangani kasus ini secara profesional, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku demi menjaga integritas lembaga legislatif.
“Kami bekerja berdasarkan mekanisme yang ada. Semua pihak yang terlibat akan kami dengar keterangannya secara berimbang sebelum mengambil keputusan. Jadi tidak benar jika dikatakan bahwa sudah ada putusan yang menyatakan bersalah atau tidak bersalah, bersih atau tidak bersalah,” tuntasnya.
