HESTEK.CO.ID – Ketua Takmirul Masjid Baiturrahman Limboto, Ishak Isa, menegaskan pembangunan WC yang kini menjadi polemik karena berada berdekatan dengan kompleks makam bukan merupakan bagian dari usulan Takmirul Masjid.
Ishak mengatakan, sejak awal Takmirul Masjid hanya mengusulkan tiga item pekerjaan dalam rencana pembangunan dan rehabilitasi Masjid Baiturrahman, yakni perbaikan plafon, atap dan pembangunan kubah.
“Usulan saya dari takmir hanya tiga, plafon, atap sama kubah. WC itu bukan termasuk dalam usulan kami,” kata Ishak saat diwawancarai, Kamis (23/7/2026).
Menurutnya, kondisi plafon dan atap masjid yang berada di bagian luar masih tergolong baik. Ia menilai anggaran yang tersedia lebih baik diarahkan untuk pekerjaan yang benar-benar dibutuhkan, terutama pembangunan kubah yang sejak awal menjadi salah satu usulan Takmirul.
“Kalau mengenai usul yang tadi untuk pembatalan itu, kalau saya memang tidak usul. Karena di usulan saya tidak ada. Saya punya usulan dari takmir hanya tiga, plafon, atap sama kubah,” ujarnya.
Ishak juga mengungkapkan, dalam proses perencanaan pembangunan, pihak Takmirul tidak lagi dilibatkan setelah menyampaikan kebutuhan awal kepada pemerintah. Bahkan, hingga proses penentuan pekerjaan dan pemenang pelaksanaan kegiatan, pihak Takmirul mengaku tidak pernah kembali diundang untuk melakukan pembahasan.
“Awal-awalnya mereka tanya aspirasi kita apa yang kita butuhkan. Kita sampaikan yang kita butuhkan itu. Akhirnya mereka tawarkan. Setelah itu tidak ada lagi pertemuan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pembangunan WC yang kini dipersoalkan juga bukan merupakan inisiatif dari Takmirul Masjid. Karena itu, terkait rekomendasi pemindahan WC, Ishak menyarankan agar pemerintah tidak membangun fasilitas baru di lokasi lain, tetapi memanfaatkan fasilitas WC yang sudah ada di bagian belakang masjid untuk dilakukan rehabilitasi.
“Kalau boleh jangan dibangun lagi. Kalau WC itu dipindahkan ke lokasi lain, lokasinya tidak ada. Kecuali kalau mau rehab yang di belakang. Jadi sudah bukan pembangunan lagi, tetapi rehab,” jelasnya.
Menurut Ishak, fasilitas WC yang berada di belakang masjid masih dapat diperbaiki dan diperbesar agar lebih layak digunakan jamaah. Ia menilai langkah tersebut lebih efektif dibandingkan membangun fasilitas baru.
“Yang saya pikir urgen sebenarnya yang sesuai dengan usulan yaitu mengenai kubah. Dari tiga usulan itu, yang diakomodir pemerintah daerah cuma atap sama plafon. Tidak ada kubah. Berarti atap dan plafon, sama tambah WC,” katanya.
Ishak berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kembali penggunaan anggaran agar diarahkan pada kebutuhan utama masjid yang telah diusulkan Takmirul sejak awal.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Usira, meminta agar pembangunan WC yang berada berdekatan dengan kompleks makam tersebut segera dihentikan. Menurutnya, persoalan tersebut telah menjadi polemik di tengah masyarakat dan mendapat keberatan dari ahli waris maupun sebagian jamaah.
“Sebagian jamaahnya sudah bukan lagi ahli waris, karena melihat etika di lapangan itu berdekatan dengan kubur. Saya berharap terhadap pelaksana, dinas pelaksana ini sudah harus cepat memikirkan bagaimana ini dipindahkan,” kata Zulfikar.
Ia mengatakan, pihak ahli waris telah menyampaikan keberatan secara langsung dalam RDP bersama DPRD dan dinas terkait. Bahkan, menurutnya, sejumlah tokoh adat dan tokoh masyarakat yang sebelumnya ditemui juga menyatakan ketidaksetujuan terhadap pembangunan WC di lokasi tersebut.
“Ini sudah jadi wacana dan polemik publik bahwa tidak bisa dilaksanakan di tempat ini, karena memang ahli waris daripada lahan ini, pekuburannya ada di tempat ini,” ujarnya.
Zulfikar menegaskan, persoalan pembangunan WC harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum membahas rencana lain, termasuk usulan menjadikan kompleks makam tersebut sebagai cagar budaya.
“Yang pertama kami setuju, tapi kemudian kita selesaikan satu per satu. Ini persoalan yang sudah di hadapan mata kita, kita selesaikan dulu persoalan ini. Yang berikut kita akan bicara persoalan cagar budayanya,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan telah menyampaikan kepada dinas terkait agar pekerjaan tersebut dihentikan sementara sejak beberapa hari sebelumnya, mengingat pembangunan tersebut telah menimbulkan polemik.
“Saya sudah beberapa hari lalu menyampaikan. Seharusnya Kadis PU menghentikan dulu sebentar karena ini sudah jadi polemik. Tapi toh dilaksanakan, maka efeknya akan bersangkutan,” katanya.
Zulfikar berharap persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dan dapat segera diselesaikan dengan mengedepankan etika, penghormatan terhadap ahli waris serta aspirasi masyarakat.
“Kita adalah bagian juga daripada pemerintah, satu institusi, legislatif dan eksekutif. Apalagi kita punya hubungan baik, kolaboratifnya luar biasa. Saya berharap ini juga kemudian jadi catatan pemerintah daerah,” pungkasnya.
